Disdik Tak Serius Data Kebutuhan Sekolah

 CIREBON - Sarana pendidikan di Kabupaten Cirebon tahun ajaran baru disoal wakil rakyat. Dinas Pendidikan pun dinilai kurang matang dan serius dalam pendataan kebutuhan sekolah. Khususnya pengadaan mebeler. Padahal, kondisi tersebut harusnya tidak terjadi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Yuningsih MM mengaku, sebetulnya ia sering kali mengingatkan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengadaan mebeler sekolah sebelum tahun ajaran baru. Minimal, satu minggu sebelum sekolah masuk. \"Nyata saja kan? Timbul masalah saat siswa masuk sekolah di tahun ajaran baru. Tentu ini menjadi trauma bagi para siswa maupun orang tua murid. Harusnya kan kekurangan mebeler tidak terjadi,\" ujar Yuningsih kepada Radar Cirebon, Jumat (19/7). Menurutnya, kebijakan lelang mebeler itu muncul saat penjabat bupati. Padahal, tidak mesti lelang. Sebab, pokir DPRD itu tidak semuanya lelang. Lebih banyak juksung. \"Kalau jadi satu semua pokir dilelang, ya terhambat juga akhirnya. Timbul masalah di lapangan. Apalagi ini berkaitan dengan dunia pendidikan,\" tuturnya. Senada disampaikan anggota DPRD Kabupaten Cirebon lainnya, Diah Irwany Indriyati. Dia mengatakan, masih ditemukannya sekolah yang kekurangan mebeler, harusnya sudah diantisipasi Dinas Pendidikan. Pendataan pun harusnya dapat terukur dari tahun ke tahun. \"Bagaimana pun sikonnya. Kalau ditemukan sekolah yang kekurangan sarana seperti mebeler harus respek, cepat tanggulangi. Bagaimana pun caranya. Saya yakin, tiap-tiap dinas teknis punya tuh dana taktis,\" katanya. Menurutnya, jika melihat statemen dari Dinas Pendidikan sendiri, data sekolah yang membutuhkan mabeler belum ada. Hal ini yang membuat kinerja SKPD atau bupati kelak akhir-akhirnya tidak tuntas dalam realisasi program- programnya. \"Seharusnya data apapun semua dinas itu miliki secara valid. Misal di Dinas Pendidikan berapa sekolah yang kekurangan mebeler maupun yang rusak. Artinya, ketika ada gejala atau apapun namanya, sesegera mungkin tertanggulangi,\" terangnya. Kondisi itu, sambung Politisi Partai Golkar ini, sama seperti soal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ketika suatu daerah tidak miliki data yang valid, maka tidak akan terselesaikan masalahnya. \"Beda dengan yang didukung validitas data. Lewat eksekusi program yang menyeluruh serentak, berjenjang dan masif dalam hitungan 1-3 tahun, pasti tuntas tuh soal. Dengan kondisi ini, jelas-jelas sangat memprihatinkan. Seharusnya, CSR BJB atau PLTU bisa tanggulangi itu,\" tandasnya. Sebelumnya diberitakan, SD Negeri 1 Dompyong Wetan kekurangan mebeler. Kondisi tersebut membuat puluhan siswa baru terpaksa belajar di lantai beralaskan karpet. Pihak sekolah pun tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, ajuan yang sudah dilayangkan tak kunjung terealisasi. Hj Wasiah, salah satu pengajar di sekolah tersebut mengungkapkan kondisi kurangnya mebeler di sekolah tempatnya mengajar, karena mebeler yang ada rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga, sangat tidak aman digunakan dalam proses belajar-mengajar. \"Mebeler yang ada sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Kita akhirnya putuskan lebih baik lesehan pakai karpet. Ini lebih aman dan tidak membahayakan. Ketimbang memakai mebeler yang dalam kondisi rusak berat,\" ujarnya. (sam)