Tingkatkan Pelayanan KB, Ini yang Dilakukan PPKBP3A Kabupaten Cirebon

CIREBON - Pelayanan KB hingga saat ini dirasa masih belum maksimal. Sehingga, perlu terus ditingkatkan, terutama pelayanan keluarga berencana (KB) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yaitu MOW, MOP, IUD dan implant. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kelestarian akseptor aktif diharapkan memberikan kontribusi menurunkan fertilitas per wanita (total fertility rate/TFR). Dari data yang ada, TFR di Kabupaten Cirebon tercatat saat ini, 2,4 pada tahun 2017 dan ditargetkan menjadi 2,2 pada akhir tahun 2024. Kepala Bidang KB KR Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon, Euis Siti Sondari mengatakan, sampai akhir Mei 2019 keberadaan peserta KB aktif di Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 341.317 akseptor. Dari jumlah tersebut, kata Euis, pasangan usia subur (PUS) sebanyak 466.842 atau 73,99 % dan yang menggunakan KB MKJP 79.557 atau 23,03 %, sementara yang ditargetkan KB MKJP sebanyak 30 %. “Upaya untuk mencapai target tersebut perlu adanya dukungan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun LSM dan tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya menggunakan alat atau obat KB yang bersifat jangka panjang (MKJP),” katanya. Dijelaskan Euis, bukti dukungan juga berasal dari TNI melalui momentum TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2019 yang digelar pada bulan Juli 2019 di Desa Waled Asem, Kecamatan Waled. Dalam momen tersebut digelar pelayanan KB MKJP pada 11 Juli 2019 lalu. Dalam pelayanan tersebut, lanjut Euis, ditinjau langsung Plt Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Sekda Rahmat Sutrisno didampingi Dandim 0620/Kabupaten Cirebon Letkol Arh Adhi Kurniawan dan Plt Kepala Dinas PPKBP3A dr R Triyani Judawinata. Hasil pelayanan tersebut mencapai 70 akseptor MKJP yang terdiri dari IUD sebanyak 33 orang dan Implant sebanyak 37 orang. “Semuanya itu berasal dari masyarakat  Kecamatan Waled. Untuk itu kami, atas nama dinas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran TNI, unsur Dinas Kesehatan, UPTD P5A dan pos KB/sub pos KB desa yang telah berpartisipasi dan peduli terhadap kegiatan pelayanan KB tersebut. Mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat ditindaklanjuti dan diikuti kecamatan lainnya, sehingga keberhasilan program KB dapat ditingkatkan lagi, baik secara kuantitas maupun kualitasnya,” bebernya. Lebih jauh, dikatakan Euis, masalah kependudukan merupakan masalah yang penting dalam pembangunan suatu negara. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Keluaga Berencana, jelasnya, adalah suatu program yang dilaksanakan untuk membangun keluarga sejahtera dengan jalan menekan angka kelahiran anak. “Adapun anjuran KB adalah dengan memiliki dua anak, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Program KB dimaksudkan untuk menekan laju pertambahan penduduk, dalam pengertian secara efektif untuk mencegah kehamilan dengan penggunaan alat dan obat kontrasepsi,” pungkasnya. (jun)