KUNINGAN–Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana Rp3,4 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, termasuk salah satunya di Kabupaten Kuningan. Untuk memastikan pelaksanaan BSPS di Kabupaten Kuningan, Direktur Rumah Swadaya Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhoni Fajar Sofyan Subrata memantau langsung ke lokasi penerima program tersebut yakni di Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Jumat (26/7). Jhoni mengatakan, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah memberikan stimulan kepada warga sedangkan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program ini mencapai hasil maksimal. “Tahun ini kita anggarkan Rp3,4 triliun untuk program BSPS se-Indonesia. Total itu mencakup 206.500 ribuan unit rumah tersebar di Nusantara, termasuk di Kabupaten Kuningan,” kata Jhoni saat meninjau lokasi pembangunan rumah penerima BSPS di Desa Kalimanggis Kulon, Jumat (26/7). Menurutnya, program BSPS menyentuh seluruh lokasi terpencil yang ada di Tanah Air bahkan hingga Papua. Jika melihat wilayah perbukitan di Kuningan, lokasi ini masih terbilang mudah terjangkau. “Kalau di sini masih mending, itu yang sulit terjangkau yakni pulau-pulau kecil, perbatasan, pulau-pulau terluar yang menjadi tantangan buat kita agar bisa menjangkau kawasan tersebut. Kita ingin meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni, agar masyarakat memiliki hunian yang nyaman dengan kondisi baik,” papar dia yang saat itu didampingi Kepala DPRPP Kabupaten Kuningan HM Ridwan Setiawan SH MH MSi. Dia menekankan, program BSPS dapat diberikan jika tanah yang akan dibangun hunian, status kepemilikan atas nama warga itu sendiri. Sekaligus warga yang dapat menerima program BSPS itu kategorinya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Jadi tanah itu milik warga sendiri, dan kategorinya MBR. Kami akan membantu pembangunan rumahnya melalui dana stimulan ini,” imbuh pria asal Kabupaten Garut itu. Sejauh ini, Jhoni menilai, pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Kuningan sudah sangat baik. Sebab ada peranan dinas yang terjun langsung di lapangan. “Kami melihat di Kuningan ini sangat baik, ada peranan dinas ya. Ada beberapa daerah lain yang mungkin dinasnya itu kurang support, kami berlakukan pula reward dan punishment, buat yang nggak support ya akan dikurangi bahkan tidak diberikan,” terangnya. Sebab menurutnya, kondisi geografis dan keadaan warga, yang paling mengetahui adalah pemerintah daerahnya sendiri. Jadi daerah memang harus dilibatkan. “Semangat itu bukan hanya ketika mengusulkan saja, tapi ketika pelaksanaan juga harus didukung. Karena ini kan pelaksanaan di daerah, mau tidak mau mereka (dinas, red) harus terlibat, bisa saja dari pusat langsung ke daerah, tapi kalau daerah nggak tahu kan gimana jadi harus bersama-sama,” jelasnya. Pihaknya merasa bangga dengan guyubnya warga Kalimanggis Kulon dalam membantu pembangunan rumah warga tidak mampu yang mendapat bantuan program tersebut. Terlebih rumah yang sedang dibangun itu rata-rata lebih kokoh lantaran menggunakan besi beton. “Ini sangat luar biasa di mana partisipasi masyarakat sangat tinggi. Saya melihat sendiri rumah yang mendapat bantuan BSPS ternyata dibangun jauh lebih megah, meski saat ini masih bentuk dinding bata. Itu berarti masyarakat Kalimanggis Kulon rasa gotong royongnya sangat tinggi,” sebut pejabat yang semasa kecil sering main di Pendopo Pemkab Kuningan tersebut. Dia menambahkan, selama berjalan dari tahun 2015 lanjutnya, ada sekitar 600 ribuan unit rumah yang sudah dibangun. Namun bukan saja program BSPS, melainkan penanganan rumah tidak layak huni dengan sumbernya baik dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Nah ini beberapa daerah memang mengalokasikan baik dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota,” tutupnya. (ags)
Kategori :