Dana Pokir Tak Memungkinkan Ada di APBD Perubahan 2019

KUNINGAN–Pemkab Kuningan bersama legislatif akan segera melakukan pembahasan APBD Perubahan 2019. Pada APBD-P ini, tidak memungkinkan adanya dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD atau yang juga dikenal dana aspirasi dewan. Menurut Sekda Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, terhadap pemahaman APBD-P, agar semua memahaminya dengan baik, karena sebenarnya pada APBD-P tidak ada anggaran bertambah. Dalam APBD-P merupakan perubahan perencanaan anggaran sesuai dengan dinamika yang sedang berkembang. “Jangan ada pikiran di perubahan APBD ini anggarannya bertambah. APBD perubahan itu adalah perubahan dari perencanaan anggaran dengan menyesuaikan dinamika yang akan berkembang. Tapi bisa meningkat, bisa juga turun, tergantung dari pergeseran-pergeseran di SKPD. Dalam melihat ini kita jangan berasumsi perubahan ini akan bertambahnya anggaran,” katanya. Dikatakan Dian, saat ini rancangan perubahan APBD 2019 sedang berproses. Ia memastikan pada anggaran perubahan kali ini sangatlah minim. Pihaknya berharap terkait anggaran pokir, anggota dewan dapat memahami kondisi yang sesungguhnya, sehingga tidak memungkinkan dimasukannya pokir pada perubahan anggaran tahun ini. “Mudah-mudahan saja anggota dewan juga memahami dengan anggaran yang sangat minim ini, saya yakin mereka memahami. Dengan melihat anggaran yang sangat samporet ini, sepertinya tidak memungkinkan adanya pokir. Apalagi ini di akhir masa jabatan, saya sangat yakin anggota dewan juga memahami, kurang lebih dua bulan lagi kan mau berakhir,” ujarnya. Ketidakmungkinan akan adanya anggaran yang dialokasikan untuk pokir anggota dewan pada perubahan APBD 2019 ini, mendapat tanggapan dari pemerhati politik, Sanhadi. Sebagai masyarakat, sebenarnya sangat mengharapkan adanya anggaran dari APBD perubahan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui program pokir anggota dewan di dapilnya masing-masing. “Tapi kalau kita tahu, memang kelihatannya APBD Kuningan sekarang minim. Pokir atau dana aspirasi anggota dewan seharusnya dapat diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau kondisi APBD-nya minim untuk di perubahan tahun ini, ya jangan lah, lagian periodesasi anggota dewan tinggal dua bulan lagi, bagaimana nanti pertanggungjawabannya,” tutur dia. (muh)