KUNINGAN – Setelah menunggu hampir 17 bulan, akhirnya warga Cipakem, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, yang terdampak bencana pergerakan tanah dan tinggal di hunian sementara (huntara) bisa bernapas lega. Pasalnya, Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah tetap bagi warga tersebut. Lahan untuk pembangunan rumah tetap atau huntap sudah ada, yakni seluas 4 hektare yang masih berada di desa tersebut. Saat ini, area yang akan dibangun huntap sedang dalam tahap pemadatan. Untuk memastikan kelancaran pembangunan huntap, Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhony Fajar Sofyan Subrata didampingi Kepala DPRPP Ridwan Setiawan, Plt Kabid Perumahan DPRPP Burhan dan Camat Maleber Saleh Ruchiyat, meninjau lokasi akhir pekan kemarin. Jhoni juga melakukan dialog dengan warga korban bencana di Balai Desa Cipakem. Jika tidak ada halangan, proses pembangunan huntap akan dilakukan warga setelah mendapat dana yang dikucurkan pemerintah. Persiapan untuk huntap saat ini yang menjadi prioritas saat ditinjau Direktur Rumah Swadaya, ada beberapa lokasi yang sekiranya akan segera dibantu. “Salah satunya di Desa Cipakem Kecamatan Maleber, kita siapkan lahan seluas 4 hektare bagi 176 rumah warga. Lahannya sedang dalam proses pemadatan, dan pembangunannya mungkin tidak lama lagi,” kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (DPRPP) Kabupaten Kuningan, HM Ridwan Setiawan saat memberikan keterangan persnya, Minggu (28/7). Wawan, panggilan akrab Ridwan menyebutkan, jumlah keseluruhan yang akan dibantu untuk membangun hunian tetap bagi warga terdampak bencana sebanyak 300 unit rumah. Rencananya pembangunan rumah itu disebar ke beberapa wilayah. Seperti di Desa Pinara, Kecamatan Cijemit sebanyak 30 unit, Desa Cimara Kecamatan Cibeureum tercatat sebanyak 44 unit, Desa Cipakem, Kecamatan Maleber 176 unit, Desa Kutawaringin, Kecamatan Selajambe sebanyak 20 unit. Kemudian juga Desa Jabranti, Kecamatan Karangkancana dialokasikan 20 unit, dan sebanyak 10 unit di Desa Margabakti, Kecamatan Kadugede. “Jadi, pemerintah pusat akan membantu pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana alam di Kuningan. Mudah-mudahan pembangunan dapat selesai tahun ini, kami juga sudah menyiapkan lahan untuk hunian yang akan dibangun,” kata Wawan di lokasi pemantauan. Sedangkan luas lahan yang dipersiapkan menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah hunian atau rumah yang akan dibangun untuk warga. Tentunya pembangunan ini akan swakelola oleh masyarakat dengan bimbingan khusus fasilitator di lapangan. “Saat ini, kita tinggal menunggu SK menteri sesuai dengan hasil peninjauan Pak Direktur (Jhoni Fajar). Setiap rumah akan mendapat bantuan stimulan sebesar Rp 35 juta, masing-masing dialokasikan untuk kebutuhan material rumah Rp30 juta dan upah kerja Rp 5 juta,” ungkap dia. Sementara Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhony Fajar Sofyan Subrata menjelaskan, bantuan pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana akan dialokasikan dari penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sehingga dana yang dikucurkan hanya Rp 35 juta/unit rumah, dengan peruntukan material bangunan Rp 30 juta dan upah buruh Rp 5 juta. “Program ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah, namun bagi warga terdampak bencana alam juga dapat dipergunakan. Karena sifatnya bantuan stimulan, pelaksanaan diharapkan dilakukan dengan saling bergotong-royong,” terangnya. Sekalipun program BSPS dapat diperuntukkan bagi warga terdampak bencana yang kini tidak memiliki rumah, ia menyebut, harus tetap melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai regulasi yang ada. Jadi selain Kuningan, ada juga beberapa daerah lain menerima program BSPS akibat terdampak bencana alam. “Mungkin proses anggaran dulu kita, ini finalnya lokasinya di mana saja selanjutnya dikeluarkan SK. Nanti proses dengan usulan lokasinya, karena lokasi harus sampai desa-desa, desa ini berapa, desa ini berapa, dan paling cepat mungkin sekitar Agustus-September sudah mulai pelaksanaan,” tutup Jhony. Dia juga menambahkan, pemerintah sangat memerhatikan masyarakat yang terkena bencana alam. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hunian tetap. Hanya saja peran serta masyarakat tetap dibutuhkan agar pembangunan rumah tersebut berjalan. Sebab, anggaran dari pemerintah hanya Rp 30 juta per warga. (ags) ALOKASI RUMAH DARI KEMENTERIAN PUPR Desa Kecamatan Jumlah Rumah Desa Pinara Kecamatan Cijemit 30 Unit Desa Cimara Kecamatan Cibeureum 44 Unit Desa Cipakem Kecamatan Maleber 176 Unit Desa Kutawaringin Kecamatan Selajambe 20 Unit Desa Jabranti Kecamatan Karangkancana 20 Unit Desa Margabakti Kecamatan Kadugede 10 Unit
Kategori :