Baru 21 Desa Lunas Bayar PBB

CIREBON-Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon mencatat, dari 412 desa di 40 kecamatan, baru 21 desa yang lunas pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB). Kepala Bappenda Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi mengatakan, capaian target terbaik sampai triwulan pertama ini yakni Kecamatan Pabuaran yang mencapai 45,81 persen, Kecamatan Karangsambung 45,33 persen, Gegesik 42,08 persen, Weru 41,93, Sedong 41,82 persen, Pabedilan 40,91 persen, Palimanan 40,81 persen. \"Kecamatan lain yang capaiannya ada di bawah 40 persen dengan kategori baik, cukup, kurang dan sangat kurang. Evaluasi PBB 2019 yang kedua bulan September nanti diharapkan agar dihadiri langsung oleh camat secara pribadi karena banyak sekali yang diwakilkan,\" ujar pria yang akrab disapa Iyus itu, kepada Radar Cirebon, Jumat (9/8). Meski demikian, kata Iyus, pihaknya optimis target pendapatan pajak bumi bangunan (PBB) dapat tercapai 100 persen. Meski di semester pertama 2019 ini, pendapatan pajak PBB masih jauh dari target yang ditentukan. Adapun target pendapatan PBB di daerahnya di 2019 ini sebesar Rp42,5 miliar. Target untuk buku 1 dan 2 yakni pedesaan dan perkotaan Rp30.623.694.000. Namun, di Juli 2019 ini, dari target yang ditentukan belum bisa tercapai dengan baik. \"Untuk target PBB buku 1 dan 2 itu, target bulan Juli 2019 ini Rp17 miliar. Adapun realisasinya baru sebesar Rp8.319.273.551atau 27,70 persen,\" terangnya. Capaian target untuk evaluasi bulan September nanti, harap Iyus, agar capaiannya seluruh kecamatan sudah di atas 80 persen sebelum jatuh tempo pada November nanti. Dari 40 Kecamatan, yang masih sangat kurang capaian pendapatan PBB-nya yakni Panguragan, Losari, Ciwwaringin dan Kapetakan. \"Permasalahannya, karena PBB adalah pajak tahunan, sangat dimungkinkan masyarakat masih menunggu jatuh tempo. Jadi kita masih toleransi. Tapi kita optimistis capaian tergat PBB ini bisa tercapai 100 persen,\" ujar Erus. Langkahnya, kata dia, para kolektor perangkat desa harus aktif melakukan penagihan dan disiplin menyetor ke kas daerah secara online. Dalam rapat yang dihadiri pihak bjb tersebut, kata dia, masyarakat lebih dimudahkan dengan adanya pelayanan payment point online bank (PPOB). \"Jadi pembayaran secara online. Hari Senin launching PPOB di Suranenggala. Reward umrah untuk desa itu masih dihitung kalau tahun lalu 40 desa yang lunas sesuai kategori. Ini masih dirumuskan oleh DPMPD. Jadi belum diketahui apakah akan ditambah atau tidak, masih kita hitung,\" pungkasnya. (sam)