CIREBON-Warga di beberapa RW di Kelurahan Panjunan, melayangkan protes terkait dampak dari aktivitas bongkar muat batubara. Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH secara terbuka mengkritik pengelola yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dengan baik. Kritik itu disampaikan setelah melakukan pertemuan dengan jajaran pengelola Pelabuhan Cirebon, baik Indonesia Port Corporation (IPC/PT Pelindo) maupun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Supervisi Humas IPC Cabang Cirebon Heni mengatakan, pihaknya belum dapat menanggapi hal tersebut, juga belum bisa merespons dengan pernyataan resmi untuk menanggapi keluhan pemkot. Pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pimpinan, agar tidak ada kesalahan dalam hal pernyataan tanggapan ini. \"Maaf, saya tidak bisa menanggapinya saat ini. Karena perlu koordinasi dengan pimpinan dulu. Nanti setelah ada tanggapan tertulis termasuk bagaimana pelaksanaan SOP, kita akan adakan jumpa pers,\" ucapnya. Di lain pihak, Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH kembali menegaskan bahwa bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon tidak boleh merugikan masyarakat. Bila pengelola tak mampu meminimalisasi dampak lingkungan, bukan tidak mungkin pemkot meminta dilakukan penutupan. “Ini sudah warning berat. Kalau dirasakan debunya merugikan warga masyarakat, ini bisa ditutup. Nah ini kan rakyat masih baik, masih memberikan kesempatan, ini yang harus di manfaatkan oleh komunitas pelabuhan,” katanya, selepas pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon Periode 2019-2024 di Griya Sawala DPRD. Persoalan mengenai batu baru, kata Azis, menitik beratkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Yakni berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi ketika batu baru telah dibuka kembali. Di yakin, bila SOP ditempuh, dampak lingkungan dari aktivitas bongkar muat bisa diminimakan. Masyarakat juga tidak akan bergejolak. Ia pun menyebut gejolak masyarakat adalah hal yang wajar. Mengingat saat ini adalah musim kemarau ditambah angin besar, sehingga semakin memperburuk kondisi. \"Makanya ini perlu antisipasi. Saya tidak mau, setiap tahun ini terus berulang,\" tegasnya. Sebagai kepala daerah, Azis mengaku sudah bertemu dengan direktur dan pengurus dari petinggi atau pengelola perusahaan bongkar muat batubara. Di sana, Azis memberikan penekanan kepada perusahaan untuk menempuh segala SOP agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat di kemudian hari. Dia pun sudah bertemu dengan Forum Panjunan Bersatu (FPB) dan menyampaikan dan memperjuangkan keluhannya. \"Itu wajib karena untuk kepentingan masyarakat. Tapi tentunya harus di tempuh dengan cara-cara yang baik dan tidak membuat kondisi tambah ricuh,” paparnya. (gus/ade)
Kategori :