Harusnya Sekolah Malah Kerja, Anak-anak Mundu Mayoritas Putus Sekolah Karena Ekonomi

CIREBON - Angka putus sekolah di wilayah Kecamatan Mundu sangat tinggi. Banyak sekali anak-anak usia sekolah yang tidak hanya putus sekolah, melainkan harus bekerja di sejumlah pabrik ataupun home industry di wilayah Kecamatan Mundu. Tingginya angka putus sekolah tersebut, membuat banyak pihak khawatir. Sejumlah pihak pun mulai turun tangan. Tidak hanya pemerintah, unsur-unsur di luar pemerintah yang peduli dengan nasib anak-anak dari wilayah Mundu pun salah satunya seperti dilaksanakan Roni, warga Desa Mundu Mesigit dan SMK PUI Cirebon. Menurut Roni, di wilayahnya masih banyak ditemukan anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses ke dunia pendidikan karena beberapa penyebab, faktor utamanya adalah ekonomi. Mirisnya, mayoritas dari anak putus sekolah tersebut berasal dari kalangan perempuan. “Warga kita ini kan masih berpikir perempuan ini gak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti nikah dan ngurusnya dapur jadi sekolah itu nomor sekian. Kalau bisa disuruh kerja biar bisa bantu keluarga, itu yang kemudian membuat angka putus sekolah cukup tinggi,” ujar Roni, pengelola SMK PUI PLK MUndu saat ditemui Radar Cirebon, kemarin(19/8). Menurut Roni, ada tiga wilayah di Kecamatan Mundu yang angka partisipasi pendidikannya sangat rendah. Tiga wilayah terdiri dari Penpen, Mundu Mesigit dan Luwung. Tiga desa di wilayah Mundu inilah yang pada awalnya menjadi perhatian dari Roni untuk mengentaskan dan mengurangi anak putus sekolah. “Terlepas saya yang merupakan warga asli Desa Mundu Mesigit, beberapa wilayah di sini memang belum sepenuhnya sadar dan butuh dengan pendidikan. Inilah yang kemudian secara pelan-pelan kita lakukan pendekatan kepada keluarga. Siswa putus sekolah dan pihak-pihak lainnya agar mereka yang putus sekolah mau kembali ke bangku sekolah,” imbuhnya. Bahkan menurut Roni, selama dua tahun lebih iya bergerilya masuk ke desa-desa dan mendatangi satu persatu rumah siswa yang putus sekolah, agar mau kembali bersekolah. Tidak mudah. Selain mendapatkan penolakan dari pihak keluarga, ajakan yang disampaikan pun sempat disanksikan warga, karena saat itu dia belum mempunyai tempat pendidikan. “Rata-rata memang dilarang sama orangtuanya. Suruhnya kerja aja bantu ekonomi. Ada yang di pabrik makanan ringan (ciki, red), ada yang di pabrik pengolahan soun, dan ada di pabrik-pabrik lainnya. Pencarian siswa putus sekolah juga harus dilakukan malam hari, karena kalau siang anaknya tidak ada, mereka semuanya pada kerja,” jelasnya. Perjuangan Roni pun berhasil. Meski belum maksimal, namun kini jumlah siswa yang bergabung di sekolah yang dikelolanya tersebut, sudah mencapai 96 siswa. Mayoritas dari jumlah tersebut, merupakan siswa yang sebelumnya putus sekolah. Sementara itu, tutor pengurangan pekerja anak (PPA) pada program keluarga harapan (PKH), Jazuli MSi kepada Radar Cirebon menuturkan, persoalan ekonomi masih menjadi banyakanya pekerja anak di wilayah Kecamatan Mundu. Menurutnya, pemerintah harus tegas dan melakukan tindakan nyata, terlebih program Presiden Jokowi saat ini adalah SDM unggul. “SDM unggul kan basisnya dari pendidikan. Kalau partisipasi pendidikannya rendah kan mustahil. Ini yang harus ditekan agar jumlahnya semakin habis dan misi SDM unggul bisa dicapai. PR pemerintah tidak hanya persoalan pendidikannya, tapi efek domino dari rendahnya partisipasi, yakni persoalan ekonomi,” paparnya. Terpisah, Mahasiswa KKN UPI Bandung, Violita L Ananda Dewi menyebut, pihaknya memilih wilayah Mundu karena berdasarkan data yang mereka miliki, di wilayah tersebut banyak terdapat anak putus sekolah atau anak-anak yang dipekerjakan di dalam industri. “Di sini kita sekitar 40 hari melakukan pengamatan, pendampingan dan problem solving. Kita temui banyak kasus siswa putus sekolah. Ada yang karena dilarang orang tuanya. Ada yang karena persoalan ekonomi dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, terutama setelah banyak pihak yang terlibat untuk menjamin hak-hak anak,” ungkapnya. (dri)