JAKARTA-Untuk memastikan percepatan dan pengelolaan dana desa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan semua jajaran eselon I, yang terdiri dari Dirjen, Irjen, Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri untuk turun ke semua provinsi di seluruh Indonesia dan memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan kepala desa di wilayah provinsi.
“Masing-masing provinsi akan dikunjungi oleh satu atau dua pejabat eselon I dan secara langsung menerangkan mekanisme fokus pengelolaan dan sistem pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran untuk penguatan ekonomi desa,” jelas Tito di Kantor Kemendagri, Senin (17/2).
Dikatakannya, terdapat tiga gelombang kunjungan ke lapangan yang dirancang oleh Mendagri Tito. Gelombang pertama pada tanggal 18 Februari 2020 mencakup sembilan provinsi, seperti Provinsi Jawa Tengah, Bangka Belitung, Aceh, Banten, Kaltara, Maluku Utara dan tiga provinsi lainnya.
Gelombang Kedua, 20 Februari 2020 di tujuh provinsi seperti Papua, Sulawesi Barat, DI. Yogyakarta, NTB, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Jambi, Sumut dan Riau. Gelombang ke tiga dijadwalkan 25 Februari 2020 di 17 Provinsi seperti Sumatera Selatan, Kepri, Bengkulu, Jabar, Jatim, NTT, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Maluku, Bali dan lainnya.
Sebagai awal dari gerakan turun ke bawah percepatan pengelolaan dana desa tersebut, Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi akan berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah yang rencananya diagendakan hari ini (18/2).
Di Jawa Barat, Mendagri dan Menkue akan mengadakan rapat kerja dengan Pemprov Jateng dihadiri oleh semua kepala desa untuk mensosiaisasikan percepatan pengelolaan dana desa. Hadir juga pejabat dari BPKP yang akan menjelaskan aplikasi berbasis online tentang sistem akuntansi dan pengawasan keuangan desa.
Jumlah dana desa untuk tahun anggaran 2020 meningkat secara signifikan menjadi Rp72 triliun dari yang sebelumnya di tahun 2019 hanya Rp70 triliun. Untuk tahun 2020 skema transfer dilakukan langsung dari Kas Umum Negara langsung ke rekening pemerintah desa, tanpa melewati jenjang kabupaten ataupun kota seperti tahun-tahun sebelumnya.
”Kita sepakat dengan Menkeu dan Mendes agar tahun 2020 ini dana desa langsung di transfer ke rekening desa. Ini untuk menjamin kecepatan dan akurasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa,” imbuh Tito.
Dana desa ini, sambung Tito, sangat penting secepatnya untuk tiba dan dikelola langsung oleh desa, sesuai mekanisme yang ada, untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan perlambatan ekonomi akibat tekanan global dan juga akibat dampak penyebaran virus corona di Tiongkok. Dana desa ini serta dana pembangunan lainnya, seperti dana APBN dan APBD, akan menjadi instrumen ekonomi yang harus digunakan secepatnya. ”Dana desa misalnya, akan kita percepat pencairannya dan langsung ditransfer dari Pusat ke Daerah untuk digunakan sebagai pendukung program padat karya di desa,” ujar Tito.
Program padat karya akan menyedot lapangan kerja sehingga otomatis akan menjaga perputaran uang di desa dan juga menjaga daya beli masyarakat desa. ”Dana desa akan diarahkan ke sektor produktif seperti pengolahan pasca panen, industri kecil pedesaan, budidaya perikanan, desa wisata dan lain-lain yang kesemuanya akan berguna meningkatkan ketahanan pereknomian desa,” papar Tito.
Di tahun 2020 ini dana desa akan meningkat dengan rata-rata alokasi dana per desa mencapai Rp960 jutaan. ”Kita akan memangkas rantai birokrasi pencairan dengan cara transfer dari Kas Umum Negara langsung ke rekening desa. Ini bentuk penyederhanaan birokrasi sekaligus menghilangkan praktik korupsi terhadap dana desa,” terangnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran di kabinetnya, pada bulan ini untuk merealisasikan belanja agar segera direalisasikan secepat-cepatnya, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja modal, belanja-belanja langsung.
”Dana desa bisa langsung segera direalisasikan sehingga desa-desa daya beli dan konsumsinya juga akan tidak terganggu. Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan,” tegasnya. (fin/ful)