JAKARTA-Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis Android (SIKS-DROID) untuk memudahkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat Indonesia.
“SIKS-DROID ini untuk pendataan di lapangan sehingga petugas-petugas di lapangan bisa langsung dari handphone Android melakukan pendataan, melakukan update data dan langsung masuk ke dalam DTKS kita,” kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 di Jakarta, Senin (17/2).
Melalui aplikasi SIKS-DROID, masyarakat juga dapat mengakses data tentang kemiskinan secara langsung dan terjamin akurasinya. Semua proses data yang diinput dalam aplikasi tersebut akan diawasi secara berjenjang dan terpadu agar semua data yang dimasukkan dapat terbaharui secara aktual dan benar.
Bahkan dengan kecanggihannya, SIKS-DROID dapat merekam seluruh titik koordinat geografi pada tiap-tiap rumah tangga yang terdata. SIKS-DROID dihadirkan untuk menjawab amanat UUD No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pada Pasal 10 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
Peluncuran aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pendataan dan data yang dihasilkan juga diharapkan dapat lebih akurat karena langsung terkirim ke database data terpadu kesejahteraan sosial. Dalam peluncuran aplikasi data terpadu itu, Mensos meminta partisipasi aktif Dinas Sosial kabupaten dan provinsi untuk mengajak para kepala desa agar memutakhirkan data warga miskin mereka melalui aplikasi DTKS tersebut. Sementara itu, Komisi IV DPR telah memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam rapat dengar pendapat guna membahas program kerja Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020 serta isu-isu lainnya, salah satunya data.
Ketua Komisi IV DPR Sudin menyinggung soal transparansi data pada kepemimpinan Menteri Pertanian periode sebelumnya. Sudin meminta agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak mengulangi soal kerancuan data yang tidak sesuai hasil produksi secara riil. ”Komisi IV meminta capaian produksi komoditas pertanian disampaikan menggunakan angka yang riil, bukan data yang diolah untuk tujuan tertentu, sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat,\" kata Sudin.
Sudin meminta agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dapat mencermati soal transparansi data, sehingga data tersebut mencerminkan produksi komoditas pertanian yang realistis. Sudin juga menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak permasalahan di lapangan terhadap program terdahulu, seperti program pengentasan kemiskinan dengan memberi bantuan ayam senilai hampir Rp850 miliar, kemudian program pengembangan lahan rawa pertanian, serta Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang dinilai tidak mencapai sasaran.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta agar alokasi anggaran pada program tersebut dialihkan pada program yang memberi manfaat langsung pada petani, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, serta diversifikasi pangan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan saran dan rekomendasi Komisi IV telah ditindaklanjuti, begitu juga dengan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian periode 2015--2019. “Telah kami tindak lanjuti dan menjalankan perbaikan program Menteri Pertanian Tahun 2020. Beberapa permintaan berupa data dan hasil evaluasi di antaranya data stok dan kebutuhan daging nasional, populasi hewan ternak, wajib tanam dan realisasi bawang putih, data KUR pertanian, serta data rekapitulasi temuan Inspektoral Jenderal,\" kata Syahrul. (fin/ful)