“Saya tidak menyalahkan pihak manapun. Tapi kan awalnya pemkab sudah menyetujui kita melakukan investasi di sini. Jadi, ya pemkab dong yang harus bertanggung jawab,” ujar Gunadi saat konferensi pers di salah satu hotel di Jl Siliwangi, Kota Cirebon, Sabtu 30 November 2019.
Data versi Gunadi, ada sekitar 12 ribu rumah bersubsidi di Kabupaten Cirebon belum jelas nasibnya. Pemahaman penafsiran terkait Pertek BPN menjadi penyebab utama misskomunikasi antara pihak PBN dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon. (dri/sam)
Kategori :