CIREBON - Pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemkab Cirebon yang tak kunjung direalisasikan menuai sorotan. Bahkan dari internal.
Seperti pernah disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Abraham Mohamad. Pada kesempatan berbincang dengan Radar Cirebon, Kamis lalu (13/2), Abraham mempertanyakan kenapa mutasi selalu mundur sejak Januari 2020 hingga Februari ini.
Ia bahkan berani meminta ada transparansi dari proses ini. “Sebetulnya ada bargaining apa sih ini? Harus transparan dong mutasi. Atau jangan-jangan molornya mutasi ini lantaran tersandera mantan bupati yang dulu,” tandas Abraham.
Menurutnya, jika pemerintahan ingin tertib administrasi, seyogyanya mutasi dan rotasi dilakukan di akhir tahun dan awal tahun. Sehingga, mereka bisa menunjukkan pertanggungjawabannya secara utuh.
“Ini juga untuk mengukur keberhasilan secara akuntabel dan integritas pejabat yang bersangkutan,” terangnya.
Ia menjelaskan, dampak dari molornya mutasi dan rotasi sangat berpengaruh jelas secara psikologis bagi ASN. Yang membuat kinerja ASN malas.
“Kita bicara profesional dan proporsional. Ini otokritik buat pak bupati. Sebab, jika dilihat sesungguhnya masyarakat masih belum percaya 90 persen kepada pemerintahan yang sekarang,” tegasnya.
Sorotan juga pernah disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST. Ia mengatakan mundurnya pelaksanaan mutasi berdampak pada penyerapan anggaran di SKPD.
“Jadi wajar kalau publik menagih janji mutasi. Jangan sampai molornya mutasi berpengaruh kepada lambatnya penyerapan anggaran,” katanya.
Baginya, mutasi sangat penting, karena saat ini banyak kepala OPD merangkap sebagai Plt di beberapa OPD lainnya. Justru dengan posisi saat ini, kata Anton, akan membingungkan kinerja OPD dalam mengambil kebijakan.
“Lebih cepat lebih baik. Kalau diundur terus, nanti molor lagi kegiatannya seperti tahun kemarin. Tolonglah jangan terus mengulang kesalahan yang sama,” pungkasnya.
Seperti diketahui, mutasi dan rotasi di Kabupaten Cirebon masih menggantung. Padahal, semua proses telah ditempuh. Khususnya, jabatan tinggi pratama.
Ada 9 jabatan eselon II mengalami kekosongan dan hingga kemarin dijabat Plt atau pelaksana tugas. Antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Sekretaris DPRD.
Kemudian Kesbangpol, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Koperasi dan UMKM, Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM). (sam)