CIREBON - Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) meraih penghargaan Pengawasan Kearsipan Nasional tahun 2019 dengan kategori \"Memuaskan\". Penghargaan ini diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Rabu (26/2).
Terdapat 103 instansi pemerintah yang menerima penghargaan pengawasan kearsipan nasional dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 Februari 2020.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Cirebon, Suhartono SSos MM menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan nilai hasil pengawasan kearsipan pada instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga negara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk mengukur penerapan standar kearsipan.
\"Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, pengawasan kearsipan menjadi salah satu indikator penilaian ANRI dalam evaluasi reformasi birokrasi,\" tuturnya kepada Radar Cirebon, Kamis (27/2).
Adapun aspek penilaian yang diaudit di bidang kearsipan meliputi kebijakan kearsipan program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan. Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada jajaran Disarpus Kabupaten Cirebon terutama bidang kearsipan.
Ucapan terima kasih juga disampaikan khusus kepada Bupati Cirebon yang telah memberikan dukungan, sehingga Kabupaten Cirebon meraih prestasi tersebut. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada seluruh jajaran structural, khususnya fungsional arsiparis, jajaran Disarpus Kabupaten Cirebon, terutama bidang kearsipan.
\"Saya berharap raihan ini bisa menjadi motivasi untuk makin meningkatkan kinerjanya kita, terutama tata kelola kearsipan. Tidak hanya di LKD (Lembaga Kearsipan Daerah), mulai tahun ini nilai hasil pengawasan kearsipan dari smua SKPD pun punya pengaruh (60% LKD,40% SKPD),\" jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M Taufik mengatakan, semua lembaga publik di negara ini memiliki tantangan besar, dan ANRI akan mengawal untuk mendorong konsep baru agar lembaga-lembaga ini bisa mengolah arsip menjadi informasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. (via)