JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, merekomendasikan untuk membentuk organisasi atau lembaga yang menangani bencana banjir di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal tersebut dikatakan Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penangangan bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin (2/3).
Kang Emil mengatakan, masalah yang kerap muncul dalam penanganan bencana banjir di ketiga provinsi tersebut adalah koordinasi dan organisasi. “Ada 12 lebih institusi mencoba membereskan banjir di Jabodetabek, tapi seringnya kan sendiri-sendiri. Nah, diharapkan dari sini (FGD) ada organisasi, cukup satu organisasi bisa mengkondisikan permasalahan banjir di Jakarta,” kata Kang Emil dalam paparannya.
“Ada Perpres tentang Citarum, itu kan ada 17 kota/kabupaten, lintas sektoral, dan sebagainya. Cuma, harus jelas ada komandannya, untuk memberikan arahan-arahan teknis,” imbuhnya.
Menurut Kang Emil, model kelembagaan untuk penanganan Citarum bisa diterapkan dalam hal penanganan banjir di Jakarta, Jabar, dan Banten.
“Dengan satu orang yang bisa memberikan instruksi ke Jawa Barat, Jakarta, Banten, ke kota/kabupaten. Kalau tidak, setiap tahun kita ngumpul menceritakan dimensi permasalahannya, selalu tanpa ada kesimpulan,” ucapnya.
Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan, kabupaten/kota termasuk Jakarta, tidak bisa menyelesaikan persoalan banjir secara mandiri. Menurut dia, perlu kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah banjir.
“Kita sudah punya pengalaman tentang Citarum. Walaupun sudah berjalan dua tahun, tetapi program ini (Citarum Harum) telah memberikan manfaat. Yang biasanya banjir di Bojongsoang, Baleendah, Dayeuhkolot, yang biasanya berminggu-minggu tetap banjir, tapi dengan waktu yang relatif singkat airnya segera surut,” kata Doni.
“Penanganannya tidak bisa sektoral, harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Semangat inilah nanti yang akan menjadi sebuah kesimpulan dan akan kami laporkan ke Menko PMK. Kemudian untuk bisa disusulkan ke tingkat yang lebih tinggi,” imbuhnya. (rls)