CIREBON- Pendapatan Pemkab Cirebon dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) di tahun 2019 cukup besar. Bahkan pada 2019, angkanya melebihi target. Namun demikian, untuk target 2020, Pemkab Cirebon memasang target jauh di bawah angka capaian pada 2019.
Realisasi PBB untuk tahun 2019, sekitar Rp47,2 miliar atau 111 persen dari target PBB tahun 2019. Untuk tahun 2020, Pemkab Cirebon memasang target sekitar Rp43 miliar atau ada kenaikan dari target 2019 sekitar Rp481 juta.
Lebih rendahnya target PBB tahun 2020 tersebut, menurut Kepala Bappenda Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, karena beberapa hal. Di antaranya, pihaknya tidak mencetak langsung SPPT bagi wajib pajak yang menunggak lebih dari tiga tahun.
“Itu salah satu alasan kenapa target 2020 lebih kecil ketimbang capaian 2019. SPPT tersebut akan kita cetak jika wajib pajak tersebut berniat membayar. Tentu akan ada keuntungan jika sudah dibayar. Nilai objeknya akan terjaga dan stabil,” ujar Erus saat dihubungi Radar Cirebon, kemarin (4/3).
Sementara itu, Sekretaris Bappenda Kabupaten Cirebon, Kabul Setiawan SH MSi saat memberikan sambutan dalam kegiatan percepatan penerimaaan pajak bumi dan bangunan tahun 2020 menjelaskan, peran desa dan kecamatan sangat vital untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Pemkab Cirebon.
“Pajak dari Pemdes sebesar 25,1 miliar dari target 30 miliar di tahun 2019. Persentasenya sebesar 83,77 persen. Untuk kecamatan lunas PBB di tahun 2019 juga naik. Dari sebelumnya 16 kecamatan, sekarang menjadi 19 kecamatan. Naik tiga kecamatan,” bebernya.
Dari data yang ia miliki saat ini, jumlah desa lunas PBB setiap tahun terus bertambah. Untuk tahun 2019, ada sekitar 307 desa lunas PBB. Angka tersebut naik 17 desa ketimbang tahun 2018.
“Capaian ini tidak lepas dari support dan bantuan para kolektor yang ada di desa-desa. Jika ditotal saat ini, tak kurang ada 5.080 kolektor di desa-desa yang membantu mengumpulkan pajak di Kabupaten Cirebon,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Cirebon juga melakukan penandatanganan MoU dengan Bank BjB Sumber terkait optimalisasi penerimaan pajak daerah. (dri)