JAKARTA – Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 bersama Kementerian PPN/Bappenas dan para gubernur dilakukan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3). Selain infrastruktur dan Jabar Selatan, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, juga berbicara pengembangan kawasan Segitiga Rebana dan perimbangan keuangan ke daerah. Menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, perspektif kepadatan penduduk saat ini tidak menjadi faktor dalam kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat untuk alokasi dana ke daerah. Dengan begitu, dana transfer daerah diterima daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, karena didasarkan pada jumlah daerah kabupaten/kota.
“Ini perspektif bahwa kepadatan penduduk jarang diperhatikan dalam faktor perimbangan keuangan,” kata Kang Emil.
Dia menjelaskan, di Jawa Timur, penduduk lebih sedikit 10 juta jiwa dari Jawa Barat. Tapi dana transfer ke kabupaten/kota Rp10 triliun lebih banyak dari Jawa Barat. “Dikali lima tahun ada Rp50 triliun besarnya dana masuk yang ke Jawa Timur dibanding kami yang daerahnya hanya 27 kabupaten/kota tapi penduduknya lebih banyak,” papar Kang Emil.
Untuk itu, menurut Kang Emil, pemekaran daerah memang diperlukan. Namun, apabila pemekaran daerah masih belum bisa dilaksanakan karena moratorium, dia mengusulkan ada keadilan fiskal untuk daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduknya tinggi seperti Jabar.
“Jadi, pemekaran daerah itu diperlukan. Saya perjuangkan. Saya komunikasikan. Maka satu-satunya solusi (kalau pemekaran daerah tidak bisa) adalah keadilan fiskal,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan konsep pembangunan kawasan Segitiga Rebana di rakor yang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kang Emil mengatakan, Jabar adalah salah satu daerah penyumbang agrerat pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, sebagian besar atau 60 persen industri manufaktur nasional juga ada di Jabar. Kang Emil meminta Bappenas agar membantu Jabar dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi tersebut. (rls)