CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon belum bisa menyelesaikan dobel data kependudukan. Pasalnya, persoalan dobel data masih banyak ditemukan di lapangan. Masyarakat pun kerap kali mengeluhkan kondisi tersebut.
Akibatnya, kebutuhan pelayanan kesehatan (BPJS PBI) masyarakat terganggu. Tidak hanya itu, dobel data pun juga berdampak di Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto ST kepada Radar Cirebon, kemarin (5/3).
Menurutnya, persoalan dobel data ini harus segera diselesaikan. Bahkan, hasil pertemuan akhir Januari 2020, eksekutif dengan legislatif sepakat untuk menyelesaikannya hingga Maret untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval). Namun, belum ada pergerakan nyata dari eksekutif.
\"Kami pernah melakukan rapat bersama Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Kesehatan serta BPJS. Terkait penghapusan data penerima layanan PBI. Hanya saja, persoalannya banyak data yang dobel,\" terangnya.
Dia menceritakan, salah satu warga di dapil I ingin mengurus dokumen untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun, muncul keluhan NIK-nya sudah ada yang menggunakan.
\"Kalau seperti itu, kami menilai eksekutif belum serius menyelesaikan persoalan. Manakala telah ada tindak lanjut, mestinya, tidak sampai ditemukan masih adanya data ganda. Kalau data saja masih amburadul, bagaimana mau memberikan pelayanan maksimal?\" jelasnya.
Harusnya, kata pria yang akrab disapa Heri itu, Disdukcapil bisa mengetahui, data mana saja yang bermasalah. Karena mereka memiliki sistemnya. Ketika di search di pencarian, pastinya akan muncul. \"Kami minta ke depan jangan sampai ada temuan seperti itu lagi,\" imbuhnya.
Ia juga meminta, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg segera bertindak, untuk mendesak SKPD terkait untuk melakukan upaya perbaikan data. “Pak Bupati harus turun langsung, mengawal penyelesaian persoalan data ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dr Iis Krisnandar SH Cn mengakui, kini data verifikasi dan validasi (verval) tengah diperbaiki. Namun, dengan kerja yang begitu besar, tidak didukung dengan support anggaran. Sementara jumlah pegawai di Dinsos hanya 35 orang.
\"Banyak yang harus dibenahi administrasinya. Sementara Dinsos mengurus hampir separuh orang miskin, yang jumlahnya 1,1 juta. Baik itu PKH, BNPT, dan BPJS,\" kata Iis.
Dia menjelaskan, kenapa Dinsos itu kemarin-kemarin stagnan terhadap data. Karena kondisi pegawai yang terbatas dan faktor lainnya. \"Jadi harus mendapat perhatian, baik dari bupati maupun DPRD. Jangan sampai pemerintah daerah ini banyak program dari pusat, tapi perangkatnya tidak siap,\" paparnya. (sam)