Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat Kabupaten Cirebon terhadap program sensus penduduk online 2020 terbilang rendah. Pasalnya, meskipun sudah dimulai sejak pertengahan bulan Februari 2020, hingga saat ini total partisipasi masyarakat dalam program tersebut baru 2,3 persen dari target 30 persen.
ANDRI WIGUNA, Kedawung
KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Ono Margiono MM mengatakan, Kabupaten Cirebon berada di peringkat kedua terbawah untuk ukuran partisipasi masyarakat dalam sensus penduduk online 2020.
“Kita ini peringkat dua terbawah dari 27 Kabupaten dan Kota se Jawa Barat. Yang pertama itu Karawang. Makanya, kita minta teman-teman yang di lapangan untuk aktif menyampaikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa,” ujarnya saat ditemui Radar Cirebon, kemarin (5/3).
Upaya lainnya yang dilakukan pihak BPS Kabupaten Cirebon untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat adalah menyebarkan informasi, baik berupa pemberitaan ke media TV, online dan cetak, terkait kegiatan sensus penduduk 2020.
“Termasuk kegiatan yang dilakukan saat ini dengan Pemkab Cirebon. Kami bersama Bupati mendorong SKPD di lingkup Pemkab Cirebon untuk ikut aktif dalam kegiatan sensus penduduk online 2020,” imbuhnya.
Kendala lain yang dihadapi adalah masih banyaknya masyarakat yang belum melek teknologi, sehingga kegiatan sensus penduduk online tidak bisa dilakukan oleh semua warga Kabupaten Cirebon.
“Sensus penduduk online 2020 ini dimulai 15 Februari 2020 sampai 31 Maret 2020. Setelah itu, pada bulan Juli ada sensus penduduk dengan metode door to door. Tugasnya akan menyisir data warga yang di luar sensus online. Nantinya ada 3.500 petugas yang dilibatkan,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg kepada Radar Cirebon menuturkan, keberadaan data yang valid sangat dibutuhkan oleh pemerintah agar setiap program dan kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak valid, bagaimana program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tujuan sensus inikan salah satunya untuk memvalidasi data terbaru dan kondisi real di masyarakat. Oleh karena itu, saya mendorong semua SKPD untuk bersinergi dengan BPS guna pengisian sensus penduduk online 2020,” ungkapnya.
Data sensus penduduk online tersebut nantinya akan memuat data terkait data pribadi dan keluarga, informasi pekerjaan, rumah, pendidikan, fasilitas air minum, penghasilan dan banyak lagi. Pihak BPS pun menjamin keamanan dari data yang berada di BPS tersebut. (*)