CIREBON - Pemerintah memastikan satuan tugas yang dibentuk untuk penanganan Corona atau Covid-19 bukanlah Crisis Centre yang dibentuk sejumlah pemerintah daerah, melainkan hanya sebuah gugus tugas. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator PMK, Prof Dr Muhajir Effendi saat ditemui usai peletakan batu pertama pembangunan museum Muhammadiyah Jawa Barat di Komplek Kampus UMC, kemarin.
Menurutnya gugus tugas saat ini masih dalam pembahasan, teknis lebih lanjutnya masih menunggu petunjuk dari Presiden Joko Widodo. \"Kita menunggu arahan lebih lanjut dari beliau. Tapi bukan crisis centre ya, hanya sebuah gugus tugas,\" tandasnya.
Meskipun gugus tersebut belum dibuat namun menurut Muhajir pemerintah sudah bekerja dan beregerak berdasarkan Kepres Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
\"Jadi kejadian ini tergolong bencana. Kita sudah bekerja seperti pemulangan WNI dari Wuhan, evakuasi dari World Dream dan Diamond Princes. Namun karena ditemukan ada 2 kasus yang kemudian sekarang menjadi 4 kasus maka satuan gugus tugas ini harus diperkuat,\" imbuhnya.
Menurut Muhajir, pemerintah sudah lama mengantisipasi dan cukup siap sehingga Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menambah satu lagi tempat observasi dari dua yang sudah ada sekarang. \"Yang sudah ada itukan di Natuna dan Sebaru. Sekarang akan ditambah di Pulau Galang. Tapi ini bukan membangun baru, kita hanya merenovasi saja,\" bebernya.
Terkait penolakan izin sandar Kapal Pesiar Viking Sun oleh salah satu kepala daerah, Muhajir menjelaskan ada hal yang harus dinegosiasikan dengan pimpinan daerah dan masyarakatnya dimana Viking Sun tersebut akan bersandar.
\"Itu tidak bisa kita paksakan, kalau dari daerahnya ada penolakan. Tapi sejauh ini dari pihak KKP sudah melakukan pemeriksan dan dipastikan sehat,\" katanya.
Terkait pembentukan gugus tugas untuk penaganan Corona sendiri sambung Muhajir pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden. \"Untuk gugus tugas kita masih menunggu arahan lebih lanjut, termasuk nanti belum ditentukan siapa yang memimpun gugus tugasnya,\"ungkapnya.
KE RSUDGJ
Muhajir Effendy juga berkunjung ke ruang isolasi Rumah Sakit Daerah Gunung Jati (RSDGJ) Cirebon, Sabtu (7/3) siang. Kunjungan dalam rangka melihat kesiapan RSDGJ sebagai rumah sakit rujukan utama dalam menangani Covid-19 di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dalam kesempatannya, Menko PMK didampingi oleh Bupati Cirebon Drs H Imron Rosyadi dan Direktur RSDGJ dr Ismail Jamaludin.
Muhajir Effendy mengatakan, secara umum RSDGJ memiliki kesiapan yang mumpuni dan meyakinkan dalam penanganan Covid-19. Mengingat RSDGJ telah menyediakan ruang isolasi, yang letaknya paling belakang dan jauh dari ruang rawat inap pada umumnya.
“Jadi, untuk karantina dan ICU sudah lengkap. Termasuk alat pelindung diri (APD) yang sudah mencukupi. Dan di sini (RSDGJ, red) bertanggung jawab terhadap 5 kota dan kabupaten dalam menangani pasien,” katanya.
dr Ismail Jamaludin juga menyampaikan kepada Menko PMK, bahwa ruangan isolasi pernah digunakan untuk mengisolasi salah seorang WN China yang pada beberapa waktu lalu Suspect Corona. Namun setelah dilakukan pemeriksaan SWAP di Kementrian Kesehatan, dinyatakan negatif.
Selain itu, ruang isolasi RSDGJ juga pernah digunakan salah seorang warga Kabupaten Majalengka yang baru pulang dari umrah. Namun pasien tersebut tidak masuk kriteria Corona, sehingga di pindah di ruang isolasi biasa. Muhajir Effendy tidak lama melakukan kunjungan di RSDGJ. Sekitar 10 menit melihat-lihat ruang isolasi, ia langsung kembali bergegas menuju Jakarta menggunakan kereta.
Sementara itu, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Klas II Bandung Wilayah Kerja Cirebon terus memperketat pemeriksaan kesehatan di pelabuhan Cirebon untuk mengantisipasi masuknya virus corona atau Covid-19 ke wilayah Cirebon. Pasalnya pelabuhan merupakan salah satu pintu masuk baik orang maupun barang yang datang dari berbagai daerah dan Negara. Termasuk Negara Negara yang telah melaporkan adanya penyebaran virus Covid-19.