BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas (ratas) mengenai laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 di Istana Bogor, Senin (30/3). Dalam ratas yang disiarkan lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden, itu Jokowi menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar.
Hal pertama yang disampaikan Jokowi terkait perlindungan tenaga kesehatan. Menurutnya, penyediaan obat serta alat-alat kesehatan betul-betul harus menjadi prioritas yang utama.
Jokowi ingin memastikan, seluruh dokter, tenaga medis, perawat bisa bekerja aman dengan peralatan kesehatan yang memadai. Pada 23 Maret lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan 165 ribu alat pelindung diri (APD) ke setiap provinsi.
\"Saya juga minta ini betul-betul dipantau dari provinsi harus segera dikirim, ditransfer lagi ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah. Sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat,\" katanya.
Terkait stok APD, Jokowi mendapat laporan saat ini ketersediaannya semakin terbatas. Dari perhitungannya, masih dibutuhkan sekitar 3 juta APD.
\"Karena itu saya minta dilakukan percepatan pengadaan untuk APD. Dan saya juga minta agar digunakan produk dalam negeri. Karena data yang saya terima ada 14 perusahaan produsen APD di negara kita,\" tuturnya.
Untuk mendukung produksi APD Jokowi minta diberikan kemudahan dapat bahan baku yang masuk dari impor. Selain APD, ventilator juga mengalami kekurangan. Jokowi meminta agar bisa diproduksi di dalam negeri.
Kedua, selain alat kesehatan, Jokowi juga minta agar ketersediaan rapid test, PCR, untuk kecepatan pemeriksaan di laboratorium. Untuk rapid test Jokowi minta tenaga-tenaga kesehatan beserta seluruh lingkaran keluarganya, khususnya yang berstatus ODP (orang dalam pantauan) untuk diprioritaskan.
\"Perhatikan juga tadi gubernur sudah menyampaikan juga, banyak yang menyampaikan mengenai perangkat uji lab seperti reagent, PCR, semuanya meminta itu. Sehingga ini pengadaan untuk ini juga tolong diperhatikan,\" sebut Jokowi.
Yang ketiga mengenai sistem informasi pelayanan di rumah sakit rujukan. Termasuk ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet. \"Betul-betul sistemnya harus dibangun. Sistem pendaftaran yang terintegrasi dengan online, sehingga semuanya bisa lebih cepat terlayani,\" katanya.
Keempat, Jokowi minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. \"Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,\" sebutnya.
\"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat,\" ujarnya.
Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal, pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. \"Ini yang nanti akan kita segera umumkan kepada masyarakat,\" kata Jokowi.
Terakhir dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Jokowi minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga pemerintah daerah bisa bekerja.
\"Saya ingatkan, kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah,\" tegasnya.