JAKARTA - Pemerintah resmi merevisi hari libur dan cuti bersama lebaran Idul Fitri 2020 yang digeser ke Bulan Desember. Langkah ini, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Perubahan tersebut akan mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 01 Tahun 2020.
\"Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Mudik Lebaran pada tanggal 2 April 2020 terkait Imbauan Tidak Mudik dan Penggantian Libur Lebaran tahun 2020,\" ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin RTM terkait Revisi SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020, Kamis (9/4).
Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ini, lanjut Menko PMK, dituangkan kembali dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.
Menko PMK meminta masyarakat agar tidak melakukan mudik dan piknik, mengingat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia terus meningkat.
Berdasarkan kesepakatan rapat, beberapa perubahan cuti bersama adalah sebagai berikut:
- Libur hari raya Idul Fitri tetap pada 24-25 Mei 2020.
- Tambahan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, 28 Oktober 2020.
- Tambahan cuti bersama hari raya idulfitri semula sejak 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada 28-31 Desember 2020.
Pergeseran cuti bersama di akhir tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa Covid 19 telah tertangani dengan baik.
Selain itu akhir tahun anak-anak libur sekolah. Keluarga juga punya waktu cukup utk merencanakan liburannya.
Muhadjir menegaskan kembali agar masyarakat merayakan hari raya di daerah setempat dan tidak melakukan mudik lebaran.
Mobilitas antar provinsi akan benar-benar dibatasi dan diprioritaskan untuk distribusi logistik dan keperluan medis. (yud/esy/jpnn)