CIREBON – Rencana penataan kawasan Pesisir Panjunan terkatung-katung. Kendati demikian, pemerintah memastikan rencana tersebut masih on the track. Begitu covid-19 reda, tahapannya bisa kembali ditempuh.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP), Khaerul Bachtiar mengatakan, rencana penataan Pesisir Panjunan tetap berlanjut. Meskipun hingga saat ini, sosialisasi langsung kepada warga terpaksa ditunda. Ini tidak lepas dari imbauan physical distancing dari pemerintah terkait pencegahan Covid-19.
\"Sebenarnya kita juga tetap berkomunikasi dengan warga. Tapi untuk secara langsung belum bisa. Ya karena kita juga harus mematuhi imbauan physical distancing. Sementara dalam sosialisasi itu pastinya akan menyebabkan orang berkumpul dan berkerumun,\" ujar Bachtiar, kepada Radar Cirebon, Senin (13/4).
Dengan penundaan sosialisasi kepada warga, otomatis eksekusi pembongkaran bangunanya juga menjadi molor. \"Ya mau bagaimana lagi. Di mana-mana di Indonesia bahkan di seluruh dunia, situasinya seperti ini. Kita juga tidak bisa menjamin pekerja yang nanti akan melakukan pengerjaan sudah tertular atau tidak,\" tuturnya.
Untuk itu, pihaknya akan melanjutkan proses yang sudah berjalan usai wabah corona mereda. Sebelumnya, rencana sosialisasi kepada warga Kampung Pesisir yang sedianya digelar pada pertengahan Maret tertunda setelah adanya pandemi corona.
Kemudian rencana sosialisasi yang direncanakan setelah 14 pembatasan aktivitas di luar rumah kembali tertunda, setelah wabah corona belum juga mereda.
Diketahui, di lokasi yang menjadi rencana penataan kawasan pesisir Panjunan itu terdapat setidaknya 105 bangunan terdampak. Total ada 75 KK yang menempati. Sementara bangunan lainya merupakan bangunan milik warga sekitar yang digunakan sebagai tempat usaha seperti warung, bengkel, tempat potong rambut hingga kandang ayam.
Pemerintah juga telah menyediakan uang kerohiman terhadap warga terdampak dari rencana penataan kawasan tersebut. (awr)