KEBERADAAN pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang hingga kini masih misterius dan memunculkan banyak spekulasi. Banyak kalangan yang menduga sudah Kim Jong Un meninggal.
Pengamat internasional dan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana berpendapat, apabila Korea Utara dipimpin kalangan senior selepas Kim Jon Un meninggal dunia, maka hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan maupun Amerika Serikat dapat berpengaruh ke arah yang negatif.
”Ya, saat ini banyak sekali spekulasi yang beredar siapa yang menjadi pengganti Kim Jong Un. Kalau penggantinya lebih senior dari Kim Jong Un, maka garis kebijakannya tentu berbeda dengan Kim Jong Un dan memengaruhi hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan ke arah negatif,” tutur Hikmahanto Juwana.
Baca juga:
Bila Benar Kim Jong Un Meninggal Dunia, Ini Daftar Penggantinya
Tangan Dokter Gemetaran saat Pasang Stent, Kim Jong Un Dikabarkan Meninggal di Meja Operasi
Ia mencontohkan, calon yang pantas menggantikan posisi Kim Jong Un dari kalangan senior itu yaitu bibi dari Kim Jong Un, Kim Kyong Hui. Kim Kyong Hui pernah menjadi figur yang kuat pada masa kepemimpinan saat kakaknya Kim Jong Il menjadi pemimpin Korea Utara.
”Bibinya itu mengalami masa-masa ayahnya Kim Jong Un yaitu Kim Jong Il berkuasa. Apabila Kim Kyong Hui menggantikan Kim Jong Un sebagai pemimpin Korea Utara, maka garis kebijakan pemerintahannya yang seperti di masa Kim Jong Il akan diterapkan kembali,” tutur Hikmahanto.
Apabila pengganti Kim Jong Un berasal dari kalangan anak muda atau lebih muda dari pemimpin Korea Utara itu, maka garis kebijakannya lebih progresif. ”Artinya, dia akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Kim Jong Un,” kata dia.
Selain itu, Korea Selatan maupun Amerika Serikat harus waspada dalam menjalin hubungan dengan Korea Utara. Hal itu dilakukan oleh Korsel maupun AS, apabila pengganti Kim Jong Un berasal dari kalangan senior.
”Kalau pengganti Kim Jong Un itu berasal dari kalangan muda, maka Korsel maupun AS dapat menjalin hubungan sepenuhnya dengan Korut,” ujar Hikmahanto.
Ia mengatakan, semua garis kebijakan pemerintah Korea Utara itu tergantung dari pucuk pimpinan negara itu. ”Tidak ada demokrasi, jadi tergantung penggantinya itu seperti apa,” pungkas Hikmahanto. (fin)