JAKARTA - Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun ini diperkirakan mengalami penurunan yang cukup dalam yakni sekitar 20 persen dibandingkan pada kondisi normal. Ini karena terkait adanya pelarangan mudik Lebaran di 2020.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman memperkirakan, konsumsi BBM pada momen Ramadan dan Lebaran 2020 ini akan berada di kisaran 110.034 kiloliter per hari atau turun 20 persen dibandingkan kondisi normal.
“Angka ini jauh di bawah konsumsi pada Ramadan tahun lalu,” ujarnya, Minggu (26/4).
Kendati demikian, lanjut Fajriyah Usman, Pertamina tetap menyediakan pasokan BBM bagi bantuan logistik, sembako, alat kesehatan serta angkutan kebutuhan penting lainnya yang diperbolehkan beroperasi.
“Pada momen Ramadan dan Idul Fitri, Tim Satgam Pertamina memastikan keamanan BBM selama 24 jam,” katanya.
Lebih lanjut, dikatakan Fajriyah, selain BBM, Pertamina juga mengamankan kebutuhan elpiji. Pihaknya memperkirakan pada kedua momen tersebut kebutuhan gas dapur akan meningkat sekitar 6 persen.
Ada sejumlah cara yang dilakukan perusahaan migas pelat merah ini yakni mulai dari menjaga ketahahan stok hingga pelayanan melalui antar atau Pertamina Delivery Service.
\"Kami akan fokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik BBM maupun elpiji. Untuk elpiji kami akan menambah stok hingga di level 19 hari dan kemudahan akses mendapatkan elpiji,” ucapnya.
Terpisah, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan, terjadinya penurunan konsumsi BBM lantaran wabah corona. “Konsumsi BBM turun karena kebutuhan untuk transportasi dan industri juga turun,” ujarnya.
Karena itu, dalam kondisi ini serta minyak mentah dunia mengalami penurunan merupakan momen yang pas bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM. “Sehingga, Pertamina harus menyesuaikan harga dengan kondisi sekarang,” katanya.
Terkait desakan berbagai pihak penurunan harga BBM, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, ada tiga pertimbangan. Pertama, Pertamina menunggu arahan dari pemerintah yang telah dirumuskan oleh Kementerian ESDM.
Pertimbangan kedua yakni peran Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya kewajiban membeli minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang beroperasi dalam negeri. “Tujuannya untuk menekan defisit migas,” katanya.
Terakhir, lanjutnya, peran Pertamina sebagai BUMN tidak bisa beraksi seperti trader. “Bagi perusahaan biasa tentu akan memilih setop operasi kilang dan hulu, dan mengambil opsi impor yang lebih murah,” pungkasnya. (din/fin)