Persoalan data membuat penyaluran dan pendistribusian bantuan dari Pemkab Cirebon belum bisa terealisasi. Pasalnya, masih banyak desa yang belum mengirimkan daftar nama calon penerima bantuan dari Pemkab Cirebon.
ANDRI WIGUNA, Sumber
BUPATI Cirebon Drs H Imron MAg menegaskan, pihaknya sudah mengimbau desa-desa, baik secara langsung ataupun melalui Pemerintah Kecamatan, agar segera mengirimkan data-datanya. Namun sampai sekarang, belum seluruhnya selesai.
“Kita kan tidak mungkin bagi perdesa satu-satu, harus semuanya serentak. Bahan pangan yang akan diberikan Pemkab ini kan nanti harus by name by address. Kan jumlah tiap desanya berbeda. Berapa yang diajukan, sehingga nanti tahu berapa yang akan dibagikan. Datanya masih kita tunggu dari desa, belum semuanya selesai,” ujar Imron kepada Radar, kemarin.
Menurut dia, persoalan data tersebut harus segera diselesaikan, sehingga nantinya jika diperlukan maka data yang dimiliki sudah update dan tervalidasi.
“Kita sudah sampaikan beberapa kali. Kita juga sudah minta ke FKKC agar disosialisasikan administrasinya. Kan sekarang mungkin banyak kuwu-kuwu baru. Jadi belum terbiasa dengan administrasi. Kalau memang berhalangan, nanti biar kita yang turun memberikan penyuluhan,” imbuhnya.
Sebagai kepala daerah, Imron juga merasa tidak enak karena sudah sekian hari pelaksanaan PSBB, namun bantuan sosial dari Pemkab Cirebon belum kunjung didistribusikan.
“Kalau kami kan menghindari ada calon penerima bermasalah. Ada yang mungkin sudah meninggal, ada yang mungkin sudah pindah. Kalau dipaksa disalurkan, nanti bermasalah lagi,” ungkapnya.
Ditambahkan Imron, saat ini pihaknya sudah menyiapkan bansos dengan anggaran Rp25 miliar yang siap didistribusikan ke desa-desa sesuai jumlah penerima yang diajukan dan sudah divalidasi. Namun pendistribusian tersebut belum bisa dilakukan, karena pengajuan dari desa belum seluruhnya selesai diajukan.
Sementara salah seorang warga, Dedi menyampaikan, pihaknya sangat menunggu bantuan yang turun dari pemkab. Pasalnya, situasi sekarang, pekerjaan sulit, sehingga pendapatan pun nyaris tidak ada. Sementara hidup harus terus berjalan dan kebutuhan perut masyarakat sangat mendesak. Karena itu, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan. (*)