CIREBON – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelesaikan persoalan kemiskinan belum terbukti. Faktanya, laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Cirebon tahun anggaran 2019, masih banyak jumlah rutilahu di wilayah Kabupaten Cirebon.
Kabid Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Asep Djamaludin Malik menjelaskan, terkait jumlah rutilahu di Kabupaten Cirebon ada sekitar 17 ribu rumah tidak layak huni. Setiap tahunnya, DPKPP selalu mengusulkan. Usulan itu, disampaikan ke pemerintah pusat.
\"Tiap tahun kita lakukan perbaikan dari APBD II, dan tahun ini sekitar 600 lebih rutilahu yang kita usulkan. Semoga tahun ini bisa di-ACC,\" ujar Asep, usai rapat pansus LKPj Bupati Cirebon tahun anggaran 2019, kemarin (15/5).
Sementara untuk penambahan titik air minum, kata Asep, tahun ini ada penyambungan jaringan untuk 12 ribu pelanggan. Namun di tahun ini, DPKPP tidak ada pekerjaaan fisik, karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melakukan pekerjaan fisik.
\"Untuk lebih rincinya, kami harus koordinasi dulu dengan PDAM. Tapi tahun ini ada penyambungan untuk pelanggan 12 ribuan,\" terangnya.
Sementara itu, Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST menilai, LKPj Bupati Cirebon tahun anggaran 2019 itu masih banyak kawasan yang kumuh, dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Padahal, kehadiran pemerintah menyelesaikan persoalan sosial itu paling ditunggu.
“Setiap tahunnya, anggaran yang dikeluarkan untuk DPKPP nilainya cukup besar. Namun, persoalan rutilahu belum juga selesai,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa melakukan inovasi untuk mempercepat turunnya bantuan, baik dari pemerintah provinsi, pusat maupun daerah. Sekaligus dengan menyelesaikan persoalan kebutuhan air bersih pasca hujan.
“Kami minta dipercepat. Kenapa lama? Prosesnya bagaimana? Dan berapa titik lagi kebutuhan air bersih di Kabupaten Cirebon, juga berapa nilai anggarannya?” terangnya.
Politisi Partai Golkar itu mengaku, banyak menerima aspirasi berupa keluhan masyarakat yang berkaitan dengan bantuan rutilahu. Padahal mereka (warga) telah menyerahkan administrasi yang dibutuhkan. Sebut saja misalnya KTP.
Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan, berapa jumlah keseluruhan rutilahu dan tahun berapa Kabupaten Cirebon terbebas dari rutilahu. \"Kenapa masih sulit, prosesnya lama. Sebenarnya apa sih kendalanya,\" pungkasnya. (sam)