Minta Presiden Tinjau Ulang Kenaikan BPJS

Sabtu 16-05-2020,18:01 WIB
Reporter : Leni Indarti Hasyim
Editor : Leni Indarti Hasyim

CIREBON – Kenaikan iuran BPJS juga disesalkan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Ir Herman Haeron MSi.  Kepada Radar Cirebon, dia prihatin atas kenaikan BPJS yang dilakukan secara sepihak itu oleh presiden tanpa mempertimbangkan dimensi sosial masyarakat.

“Di masa sulit pemerintah malah melakukan kebijakan yang membuat marah publik, kembali menaikan iuran BPJS melalui keputusan presiden (kepres),” ujar pria yang akrab disapa Kang Hero itu, usai memberikan bantuan sembako di Desa Astana, Komplek Makam Kramat Sunan Gunungjati, kemarin (15/5).

Dia menjelaskan, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) secara otomatis memberikan dampak dimensi sosial, ekonomi dan ketahanan pangan lainnya yang begitu besar. Meskipun kenaikan tidak sama, sesuai dengan klasternya masing-masing.

“Di tegah kondisi sulit, di mana masyarakat sedang dilanda musibah wacabah Covid-19 serta dampaknya yang besar. Malah ditambah bebannya,” keluh Hero.

Oleh karenanya, Hero berharap presiden dapat meninjau ulang, mengembalikan iuran BPJS pada posisi awal. “Kalau benar-benar diharuskan untuk dinaikkan, jangan sekarang, tunggu sampai betul-betul masyarakat daya belinya meningkat. Kesejahteran dan pendapatannya meningkat. Lebih pasti pendapatannya,” ujarnya.

Jangan sampai, lanjut Hero, memaksakan kebijakan saat ini. Karena kondisinya sedang sulit. Jangankan untuk membayar iuran,  memikirkan sembako untuk kehidupan sehari-hari saja saat ini sudah susah. “Apalagi dibebani oleh pembayaran iuran BPJS. Kami berharap pemerintah bisa mengembalikan lagi, sampai benar-benar normal dan pulih kembali,” imbuhnya.

Hero mengaku, telah melakukan pembahasan di internal fraksinya. “Kami di DPR hanya meminta. Disamping itu, melakukan pengawasan. Suara DPR adalah suara rakyat. Tentu kami konsen dengan itu,” tuturnya.

2

Namun, kata Hero, kembali lagi pada eksekutif sebagai pelaksana kebijakan Negara. Pelaksana anggaran ada di eksekutif. “Mereka yang mampu  menaikan atau menurunkan. Tapi kami meminta agar tarifnya diturunkan ke tarif awal. Dilakukan dengan segera,” tegasnya. (sam)

Tags :
Kategori :

Terkait