CIREBON– Jumlah angkot yang beroperasi di Kota Cirebon terus menyusut. Dari jumlah izin trayek yang terdata sejumlah 1.300 di Dinas Perhubungan, hanya 40 persen yang aktif. Kendati demikian, sejak pemberlakuan social distancing, jumlah yang beroperasi tinggal sekitar 80 pengemudi.
Berdasarkan data DPC Organda Cirebon, sedikitnya terdapat 2.500-an awak armada yang terdampak covid-19. Jumlah itu terdiri dari sopir angkot, angkutan perkotaan, hingga awak bus dan angkutan shuttle point to point.
Sekretaris DPC Organda Cirebon, Karsono SH MH mengungkapkan, khusus untuk pengemudi angkot yang saat ini beroperasi sebagian besar adalah pemilik armada. Ada juga mobil milik majikan yang masih berbaik hati untuk tidak mematok setoran. “Sehari ada yang dapat cuma Rp15 ribu, tapi mereka nggak punya pilihan. Jadi ya tetap narik,” ujar Karsono, kepada Radar Cirebon.
Pengemudi angkutan kota (angkot), kata dia, terdampak wabah covid-19 sejak diberlakukan work from home (WFH), belajar dan perkuliahan daring. Sebab sebagian besar penumpangnya adalah pelajar dan mahasiswa.
Adapun angkot yang saat ini beroperasi sebagian besar rute melintasi pasar. Di luar itu, kebanyakan memilih berhenti. “Jadi kondisi angkot ini sudah sulit sebelum wabah corona. Ada social distancing itu sudah hancur-hancuran. Ditambah sekarang PSBB (pembatasan sosial berskala besar),” tambah Karsono.
Di sisi lain, kompensasi untuk pengemudi justru tidak kunjung diterima. Dari data yang telah disetorkan Organda, baru 591 yang mendapatkan bantuan yakni para pengemudi angkot jurusan D1 hingga D9.
Adapun bantuan yang telah diterima baru dari presiden yang disalurkan lewat dinas perhubungan. Bantuan ini, tidak ditampik Karsono, telah memicu kecemburuan sesama awak armada. Sebab, mereka yang mengemudi angkot GC, GP, GG, GS, dan GM, belum tersentuh bantuan.
“Ini yang angkutan perkotaan maksudnya itu GC, GP dan kawan-kawan. Katanya mereka diajukan ke provinsi tapi bantuannya masih belum turun,” tandasnya.
Karsono berharap, pemerintah segera menyentuh sektor transportasi untuk penyaluran bantuan. Baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Cirebon hingga pemerintah pusat. Meski ada kabar baik, yakni akan disalurkannya bantuan kapolri dengan nilai Rp600 ribu untuk dua bulan ke depan.
Ia pun mengkritik kebijakan pemerintah yang menerapkan PSBB tanpa sasaran jelas. Mengingat di lapangan pemberlakuannya sama sekali tidak efektif.
Sementar aitu, Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Dikri Hopiana mengaku baru mengetahui masih adanya awak angkutan perkotaan yang belum tersentuh bantuan. Dia berharap bersama Organda bisa mengajukan data tersebut.
Terkait informasi ini, akan segera ditindaklanjuti. Termasuk berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A). (azs)