CIREBON - Tugas Dinas Sosial Kabupaten Cirebon kian berat. Pasalnya, pendataan bantuan sosial (bansos) lagi-lagi disorot. Tidak sedikit data yang disuguhkan carut marut.
Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan SE mengatakan, semua yang terlibat dalam pendataan penerima bantuan harus teliti. Sebab, tidak sedikit warga yang mampu justru menerima bantuan. Sementara yang benar-benar membutuhkan bantuan terlewat.
Namun, ia menyayangkan bahwa ternyata para TKSK di bawah, banyak yang tidak profesional dalam bekerja sesuai tupoksinya. Ia menduga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) banyak yang bermain dalam proses penyaluran bantuan dari agen sampai ke e-waroeng. Oleh karena itu, dia mendesak agar TKSK yang tidak profesional segera diganti.
\"Mereka digaji kok. Tapi ini yang saya lihat mereka malah sibuk ngurusin penyalur agen dan e-waroeng. Bahkan benar adanya, ada beberapa data yang saya pegang bahwa TKSK ikut terlibat dalam penyaluran BPNT. Ini kan sangat disayangkan,\" jelas Yoga.
Mestinya, kata politisi Partai Hanura itu, mereka fokus bersinergi dengan puskesos, agar data penerima manfaat ini sesuai sasaran. Nyatanya, malah seperti itu (bermain, red). Dia juga menyadari sebagai anggota komisi IV salah karena tidak maksimal dalam pengawasan. \"Kalau memang belum ada pembenahan kaitan dengan keluarga penerima manfaat, kita akan rekomendasikan ganti TKSK yang tidak profesional dalam bekerja. Ini semata-mata untuk pembenahan pendataan kita,\" tegasnya.
Karena itu, semua yang terlibat di dalamnya wajib bersinergi, baik komisi IV, Dinas Sosial, TKSK, Puskesos, maupun Pemdes.
Dalam kesempatan itu, Yoga pun memberikan waktu enam bulan kepada Dinsos. Setidaknya, ditarget untuk pembenahan data.
\"Karena itu, kita akan semaksimal mungkin akan support. Mana kala ada salah satunya yang tidak mau bekerja sama dan lebih mementingkan perut sendiri, maka sekali lagi kita rekomendasikan diganti. Kasihan Dinas Sosial yang selalu menjadi bulan-bulanan. Padahal kan yang di bawahnya ternyata tidak maksimal dalam bekerja,\" pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Drs H Dadang Suhendra MSi mengakui, banyak data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Selain itu, ditemukan juga sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) dobel. Hal tersebut diketahui dari proses evaluasi dan monitoring pendistribusian bantuan sosial di beberapa daerah di Kabupaten Cirebon.
“Iya memang banyak ditemukan di lapangan warga yang seharusnya tidak mendapatkan bansos, justru masuk ke dalam data penerima bansos,” jelas Dadang.
Hal tersebut terjadi, lantaran verifikasi dan validasi (verval) data tidak dilakukan dengan mendata satu persatu warga. Penyebabnya, waktu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk verval sangat singkat.
“Saat itu memang kita dipacu oleh waktu. Karena waktu untuk verval yang diberikan oleh Pemprov Jabar sangat sedikit. Hanya beberapa hari saja. Sehingga, kalau door to door, maka tidak akan terkejar waktunya,” ujarnya.
Dadang pun berjanji akan terus melakukan perbaikan dan pemutakhiran data. Sehingga, di tahap berikutnya diharapkan peristiwa serupa tidak terulang lagi. (sam)