Orang itu tidak bersenjata. Sudah berhasil ditelikung pula. Pun sudah ditengkurapkan di tanah. Kok masih ditindih lehernya dengan dengkul. Padahal, orang itu sudah berteriak-teriak minta tolong --karena sulit bernafas.
Saya bisa merasakan suasana Minneapolis sekarang ini. Beberapa kali saya ke sana. Itu wilayah yang masyarakat kulit hitamnya besar sekali. Terutama keturunan Somalia. Banyak juga imigran Suku Hmong --sejak Amerika kalah di perang Vietnam. Di kota inilah mal terbesar di Amerika berada: Mall of America.
Anggota DPR Amerika pertama yang berjilbab juga dari kota ini: Ilhan Omar.
Kota Minneapolis menjadi lebih ramai karena mepet dengan kota besar lainnya: St Paul.
Kini kerusuhan itu menular ke banyak kota lainnya: termasuk Los Angeles.
Twitter akan melawan dekrit presiden itu. Termasuk lewat pengadilan. Demikian juga Facebook dan YouTube.
Tapi banyak juga yang mendukung Trump. Terutama dari golongan konservatif --yang mengelompok ke Partai Republik.
Senator dari Florida, Marco Rubio, setuju dengan Trump. ”Kalau Twitter sudah menyeleksi konten berarti Twitter sudah sama dengan penerbit media,” ujarnya.
Twitter, katanya, tidak lebih dari penerbit surat kabar.
Pokoknya perang melawan sosmed ini akan seru.
Trump memang dikenal sebagai ”Raja Twitter”. Tiap pagi pekerjaan utamanya memposting Tweet. Di situ ia mengancam. Di situ ia melecehkan lawan. Pun di situ menekan kanan-kiri. Termasuk lewat kalimat-kalimat menyudutkan.
Selama 2,5 tahun menjadi presiden ia sudah mengunggah 170.000 Tweet. Ia juara dunia.
Ia memang merasa tidak mungkin lagi menggunakan media main-stream. Yang hampir semua justru menyerangnya. Ia justru memberi nama koran seperti New York Times dan Washington Post sebagai produsen berita palsu.
Harapannya tinggal di Twitter. Tapi belakangan Twitter juga sudah seperti itu. Ia begitu kecewa. Ia tahu, bisa jadi, dekrit itu tidak realistis. Begitu sulit proses merealisasikannya. Tapi siapa tahu bisa untuk menekan Twitter.
Tentu benar-benar masih banyak proses yang harus dilewati. Sebelum dekrit itu bisa dilaksanakan. Termasuk DPR harus banyak bersidang. Pun pula harus memperdebatkannya. Belum lagi kalau harus lewat pengadilan.
Sampai pun Pilpres November nanti, dekrit itu pasti belum akan bisa dilaksanakan.