Berikutnya, Pemprov Jabar diminta menyiapkan sarana dan belajar yang memenuhi standar new normal, menyiapkan SOP atau prosedur tetap (protap) beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dalam bentuk buku saku atau lainnya tentang penyelengaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal.
Yang tak kalah penting dalah mengalokasikan anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk pesantren selama masa new normal baik untuk kebutuhan-kebutuhan di atas maupun logistik lain yang dibutuhkan.
“Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi terutama oleh pemerintah Provinsi Jabar. Apabila dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan nyata dari pemerintah provinsi, maka komitmen gubernur terhadap pesantren dipertanyakan,” tegas dia. (hsn/rls)