DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menggodok jaring pengaman untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), agar kemungkinan terjadinya persoalan dan hal-hal yang tidak diinginkan, bisa diantisipasi sedini mungkin.
Pimpinan Pansus VI DPRD Jawa Barat, Husin SE menyebut, hal ini berangkat dari banyaknya kasus-kasus yang menimpa PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Barat, Senin (22/6).
Menurutnya, saat ini Pansus VI DPDR Jawa Barat tengah meminta masukan kepada banyak pihak, untuk mencari formula terbaik dalam perlindungan kepada PMI.
\"Kami berharap, perda ini akan meminimalisir persoalan-persoalan yang sering muncul. Baik itu masalah PMI Ilegal, trafficking dan lain-lainnya. Kami ingin PMI ini terlindungi secara maksimal,” ujarnya.
Saat ini, menurutnya, Jawa Barat menjadi salah satu kantong PMI. Sejumlah wilayah di lingkup Dapil XII Jawa Barat seperti Indramayu dan Cirebon pun, menduduki urutan pertama dan kedua untuk jumlah PMI terbanyak.
“Indramayu dan Cirebon menempati urutan pertama dan kedua. Selanjutnya, Sukabumi dan Cianjur. Banyak kasus-kasus yang terjadi di lapangan yang korbannya justru para PMI. Ke depan, PMI tidak boleh jadi korban lagi. Makanya, akan diatur secara ketat, baik dari sisi PMI-nya sendiri dan dari pihak asing yang akan mempekerjakannnya. Semuanya harus memenuhi syarat dan peraturan,” imbuhnya.
DPRD, menurut Husin, berkomitmen memberikan perlindungan kepada para PMI dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di sana, dan pasca kembali ke tanah air.
“Provinsi akan hadir dalam perlindungan ini. Dalam draf yang saat ini, ada semua masukan dari semua kalangan dalam perbaikan PMI di Jawa Barat,” jelasnya. (dri)