JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo dihubungi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait anggaran Covid-19.
Doni menyebutkan, dalam sambungan telepon gubernur menyatakan sudah tidak memiliki anggaran lagi untuk penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa (23/6).
“Gubernur Jatim menghubungi saya, bertepatan dengan malam Takbiran jam 23.30 WIB,” ungkap Doni.
\"Ibu Khofifah mengatakan, anggaran untuk operasional RS darurat sudah tidak ada lagi,” tuturya.
Karena adanya kesulitan yang dihadapi Pemprov Jatim itu, Doni langsung menelepon Sestama dan Deputi Tanggap Darurat BNPB.
Ia kemudian meminta kepada BPBD Jawa Timur untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Jangan sampai mereka tidak punya dana. Lantas jika terjadi apa-apa kita pemerintah pusat juga yang disalahkan,” lanjutnya.
Pada Idul Fitri atau Lebaran hari pertama, anggaran sebesar Rp10 miliar tersalurkan ke Pemprov Jawa Timur. Sehingga bisa kembali menangani pasien di RS Darurat di Jawa Timur.
“Dana sebesar itu bisa cair rasanya sulit dipercaya, apalagi ketika itu bank bisa mentransfer dana Rp 10 miliar pada hari Lebaran,” katanya.
“Di sinilah bagaimana BNPB harus bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan daerah (dalam penanganan Covid-19),” tambahnya.
Lebih lanjut Doni menuturkan, BNPB telah diamanatkan untuk membantu daerah-daerah dalam penanganan Covid-19 di daerah.
Karena ia mengetahui situasi saat ini sangat sulit bagi daerah dalam menangani pandemi Covid-19 ini.
“Kami tahu persis kondisi daerah-daerah tertentu yang memang kewalahan menghadapi kasus yang mengalami peningkatan,” pungkasnya.(jpc/ruh/pojoksatu)