BANDUNG - Pemprov Jawa Barat akan melakukan pinjam daerah sebesar Rp 4 triliun dari PT Sarana Multi Infra Struktur (PT SMI) Jakarta, sebuah perusahaan plat merah yang di kelola oleh Kementerian Keuangan.
Dana tersebut akan digunakan Pemprov Jabar dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sudah disetujui atas rekomendasi Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan RI.
Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady membenarkan pinjaman tersebut.
Daddy menjadi salah satu perwakilan Badan Anggaran DPRD Jabar yang bertemu Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad di Jakarta, Senin (31/8/2020).
\"Total pinjaman Rp 4 triliun. Adapun rinciannya: Rp 1,9 triliun untuk di anggaran APBD Perubahan tahun 2020 dan sebesar Rp 2,1 triliun untuk APBD Murni tahun 2021,\" ujar Daddy.
Ketika ditanya soal bunga pinjaman, dewan dari dapil Cirebon-Indramayu itu menjawab, \"Interest ratesnya (suku bunga) nol (0) persen dengan tenor (jangka waktu), 10 tahun.\"
Pinjaman tersebht dikenakan biaya provisi 1% (= Rp 40 miliar). Sedangkan biaya administrasi sebesar 0,815% (= Rp 7,4 miliar).
\"Pemprov Jabar mendapat pinjaman dana PEN sebesar Rp 4 triliun dengan tenor 10 tahun. Sedangkan Ridwan Kamil masa kepemimpinan menjadi Gubernur Jabar tinggal 3 tahun lagi. Kita sudah dengar beliau ingin ke atas (nyapres 2024). Kalau beliau naik, berarti Gubernur dan DPRD Jabar berikutnya dapat warisan utang yang harus dan menjadi beban APBD Jabar juga,\" tandasnya.
Program pemulihan ekonomi nasional lewat PT SMI sendiri dipayungi PP No. 43 tahun 2020. Program dan kegiatannya diharapkan adalah yang menunjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Itu sesuai dengan namanya. Namun, pilihannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing wilayah.
\"Ini bakal jadi nomenklatur baru dalam struktur APBD Provinsi Jawa Barat. Semoga semua membawa manfaat untuk seluruh masyarakat dan menaikkan kembali Indeks Pembangunan Manusia, khususnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang terpuruk akibat Covid-19,\" pungkasnya. (yud)