Provinsi Pasundan Bagian I

Sebuah paradoks muncul dari ketegangan antara negara yang memerlukan keteraturan untuk bertahan, vis a vis kebudayaan yang hidup melalui kerumitan yang sering kali tak tertampung keteraturan.

Di hadapan kekuasaan, kebudayaan lebih sering menjadi korban.

Pada suatu ketika, wilayah-wilayah di nusantara yang berdaulat selama ratusan bahkan ribuan tahun tiba-tiba harus patron pada Jakarta.

Keragaman kerajaan, kesultanan, daerah swapraja, perdikan, komunitas adat, dan daerah-daerah dengan sejarah politiknya sendiri, ditempatkan dalam satu teritori.

Mereka harus hidup dalam satu bendera. Satu lambang negara. Satu bahasa. Juga tentu satu penguasa. Bung Hatta pernah mengolok-olok itu dengan menyebutnya sebagai persatean.

Orde berikutnya tidak lebih baik. Penyeragaman menjadi instrumen utama dalam membangun stabilitas politik dan mengendalikan keragaman sosial-budaya.

Negara mendorong penyatuan berbagai bentuk kehidupan lokal ke dalam struktur yang lebih seragam melalui penataan desa, birokrasi, pendidikan, bahasa, termasuk OKP.

Berbagai bentuk otoritas serta tatanan lokal yang memiliki sejarahnya sendiri secara bertahap ditempatkan di bawah sistem administratif yang sama.

Bahkan hutan-hutan lebat yang selama ribuan tahun menghidupi banyak komunitas sosial, tiba-tiba menjadi milik Prajogo Pangestu, Burhan Uray, Bob Hasan, serta sejumlah korporasi yang berafiliasi.

Penamaan wilayah-wilayah di Indonesia menyimpan riwayat itu semua. Jawa Barat sendiri terdengar seperti nama yang datang dari sebuah meja—dari sebuah peta yang dibentangkan dengan garis-garis yang ditarik sekenanya.

Padahal di balik nama Jawa Barat telah lama hidup bahasa, kerajaan, ingatan, lengkap dengan kekayaan seninya.

Betapa getir menyaksikan sebuah ruang budaya yang begitu lama mengenali dirinya sendiri, akhirnya dinamai sesuatu yang lebih mirip informasi di papan penunjuk arah jalan raya. Saya kira bangsa Sunda berhak tak terima.

Karena itu saya mendukung perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan.

Kita bisa menganggapnya sebagai kesadaran pada akar dan upaya menghadirkan kembali sejarah kebudayaan ke dalam struktur politik modern.

Sebuah nama memang tidak pernah sepenuhnya netral. Ia membawa riwayat dan cara sebuah masyarakat memahami dirinya.

Sumber: