Provinsi Pasundan - Bagian III

Sunda bergerak bersama ingatan tentang kerajaan, bahasa, gunung, sungai, pertanian, perdagangan, kesenian, juga cara sebuah masyarakat memahami dirinya.

Dari nama Sunda, kita tidak hanya bisa membayangkan sebuah wilayah, melainkan juga sebuah jagat dan lanskap.

BACA JUGA:Bosen WFH? Ini Deretan Cafe WFC di Cirebon yang Dijamin Bikin Betah Berjam-jam

Perjalanan sejarah membawa nama itu ke arah yang berbeda. Wilayah yang secara historis dikenal sebagai Tatar Sunda kemudian dilembagakan menjadi Provinsi Jawa Barat.

Pembagian Pulau Jawa ke dalam tiga provinsi besar bersama Jawa Tengah dan Jawa Timur, merujuk pada orientasi geografis sebagai dasar penamaan.

Bisa dipahami. Dari sudut pandang pemerintahan, terutama bagi penyusunan administrasi negara yang baru berdiri, pilihan tersebut memudahkan pengelolaan ruang dan penyelenggaraan birokrasi.

Penamaan administratif memang tidak selalu berjalan seiring dengan ingatan kebudayaan. Banyak wilayah di dunia tetap mempertahankan nama yang telah hidup jauh sebelum negara modern lahir.

Nama-nama itu dianggap menyimpan jejak sejarah yang tidak dapat digantikan oleh sekadar penunjuk arah geografis.

Di Indonesia kita bisa menyebut nama Papua yang pernah diganti menjadi Irian Barat, Irian Jaya, lalu dikembalikan menjadi Papua.

Negara mengatur batas, membentuk provinsi, menyusun birokrasi, tetapi tidak pernah sepenuhnya berkuasa menentukan bagaimana sebuah masyarakat mengingat dirinya sendiri.

Ada satu konsep yang diperkenalkan sejarawan Prancis, Pierre Nora. Bahasa Inggris menerjemahkan lieux de mémoire menjadi sites of memory.

Semacam “ruang-ruang ingatan”. Masyarakat modern, menurut Nora, perlahan kehilangan lingkungan tempat ingatan diwariskan secara alami melalui tradisi dan kebiasaan hidup.

Ingatan pun mencari tempat berlabuh pada simbol-simbol yang mampu melampaui zaman seperti monumen, arsip, museum, juga nama.

Sebuah nama, dengan demikian, tidak lagi sekadar penunjuk lokasi. Nama menjadi tempat dimana pengalaman sejarah, kebudayaan, dan kesadaran kolektif disimpan serta dipanggil kembali dari generasi ke generasi.

Penamaan wilayah memang tidak pernah benar-benar netral. Sebuah nama wilayah selalu mengandung pertarungan antara ingatan yang hidup di tengah masyarakat dengan kategori-kategori yang diciptakan negara dalam rangka tata kelola.

Sumber: