Perkuat Komitmen Kesetaraan Gender Lewat Bimtek PPRG

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua. Salah satu melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Bimtek itu digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon.

Kepala DPPKBP3A, Dra Indra Fitriyani MM menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan PPRG sebagai strategi pembangunan yang adil bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

"Pengarusutamaan gender bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tapi merupakan kerja bersama lintas sektor. Karena itu, Bimtek ini penting untuk menyamakan persepsi dalam menyusun program dan anggaran yang lebih responsif terhadap isu gender, ujar Fitri sapaan akrab Indra Fitriyani.

BACA JUGA:PERINGATI HARI IBU ke-96: DPPKBP3A Perkuat Peran Perempuan di Berbagai Aspek Kehidupan

Menurutnya, bimtek ini juga merupakan bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diinisiasi oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Siti Komariyah SKep Ners MAP. Proyek tersebut bertajuk "Optimalisasi Implementasi PUG di Tingkat Kecamatan".

Ia menjelaskan, strategi pengarusutamaan gender bertujuan agar perempuan dan laki-laki memiliki akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara dari pembangunan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

"Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukan berarti memisahkan program untuk laki-laki dan perempuan, tetapi mengintegrasikan perspektif keadilan gender dalam setiap tahapan pembangunan," terangnya.

DPPKBP3A juga terus mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG hingga ke tingkat kecamatan. Pokja ini diharapkan menjadi kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan keadilan sosial.

BACA JUGA:DPPKBP3A Sebut Kasus Perceraian Kabupaten Cirebon Peringkat Kelima di Jawa Barat

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan PUG pada tahun 2025. Melalui Bimtek ini, aparatur pemerintah dibekali pemahaman tentang bagaimana menyusun program pembangunan yang inklusif dan sensitif terhadap isu gender.

"Harapannya, ke depan, setiap kebijakan dan program di Kabupaten Cirebon bisa semakin peka terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa membedakan gender," pungkasnya. (sam)

Sumber: