Dulu Menolak, Pimpinan DPRD Kuningan Bakal Punya Mobil Dinas Baru?

BACA JUGA:Lagi-lagi Ojol Cirebon Dibuat Kecewa, Audiensi dengan Grab Hari Ini Hasilnya Begini

"Kalau mau jujur, take home pay anggota itu justru lebih besar dari pimpinan, karena ada tunjangan transportasinya," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, BPKAD dan Sekretariat DPRD telah melakukan survei ke beberapa perusahaan rental mobil.

Hasilnya, biaya sewa mobil untuk kendaraan sekelas 2.500 cc bagi ketua maupun wakil ketua, jauh lebih tinggi dibanding pengadaan mobil dinas.

"Kalau dihitung, lebih efisien membeli kendaraan dinas daripada memberikan tunjangan transportasi dalam jangka panjang. Ini yang menjadi dasar pertimbangan pengadaan tersebut," tambahnya.

BACA JUGA:Kasus PIP, Kejari Kota Cirebon Bakal Panggil Saksi Ahli dan Pihak Bank

Nuzul pun menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas bukan semata-mata keinginan pribadi, melainkan didasari oleh regulasi serta perhitungan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Pj Sekda Kuningan, Beni Prihayatno menuturkan, jika pengadaan mobil dinas pimpinan merupakan keputusan dari eksekutif. Ini berdasarkan hasil penghitungan penghematan anggaran daerah.

"Sebetulnya pengadaan mobil dinas (pimpinan dewan) itu sudah dianggarkan dalam APBD. Namun seiring waktu, terbit Inpres Nomor 1 Tahun 2025 kaitan efisiensi anggaran. Sehingga Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati tidak mengambil pengadaan mobil dinas baru," ungkapnya.

Kemudian di perjalanan, lanjutnya, Pimpinan DPRD juga sama mengikuti arahan efisiensi untuk menolak pengadaan mobil dinas pimpinan. 

BACA JUGA:Update Kasus Bocah 12 Tahun Tersiram Alkohol: Polres Cirebon Kota Bakal Beri Kejutan Awal Pekan Depan

Hanya berdasarkan aturan PP 18 tahun 2017, apabila Pemda tidak memberikan mobil dinas, maka wajib memberikan tunjangan transportasi.

Setelah dilakukan penghitungan, beban APBD untuk tunjangan transportasi pimpinan dewan lebih besar dibanding dengan pengadaan mobil dinas.

Untuk mengambil langkah yang lebih baik, dilakukan pertemuan untuk membahas kondisi tersebut.

"Berunding, dan memohon kepada pimpinan dewan akhirnya pimpinan dewan mengerti dan memahami kondisi keuangan daerah, sehingga kami memutuskan untuk pengadaan mobil dinas pimpinan dewan karena lebih hemat," jelas Beni.

Sumber: