Bikin Elus Dada, Penerima Bansos di Kuningan Dipakai untuk Judi Online

"Pemerintah hadir dengan segala keterbatasan. Karena itu, gunakan bantuan ini sebaik-baiknya, bahkan bisa ditabung untuk usaha," tegas Bupati.

Bupati juga menyampaikan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencatat jumlah warga sangat miskin (Desil 1) di Kuningan mencapai 51.806 KK atau 156.605 jiwa, sedangkan kategori miskin (Desil 2) mencapai 44.600 KK atau 141.544 jiwa.

"Oleh karena itu, Pemkab Kuningan bersama BNI mendistribusikan KKS kepada 15.557 penerima manfaat PKH dan BPNT se-Kabupaten Kuningan," ujarnya.

BACA JUGA:Aura Istimewa Perempuan pada Hari Senin Kliwon: Mitos atau Realita?

Bupati Dian berpesan, bantuan pemerintah itu tidak selamanya, jadi memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukan yang tepat.

"Syukur kalau bisa menyisihkan sebagian untuk modal usaha kecil-kecilan agar bisa meningkatkan taraf hidup, sehingga bisa graduasi mandiri atau keluar dari kemiskinan," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Toto Toharudin, mengingatkan agar kartu penerima bantuan disimpan dengan baik. 

Selain itu, Toto memperkenalkan program baru bernama Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem (Desil 1). 

Program berbasis boarding school ini ditanggung penuh pemerintah, termasuk makan, minum, dan pakaian. Di Kuningan, rintisannya ada di SMPN 6.

BACA JUGA:Segera Dilantik Jadi Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Jigus: Kantor Kita di Stadion Watubelah

Di lain pihak, Kepala Cabang BNI Kuningan, Luki Perdana, menyebutkan Kabupaten Kuningan mendapat tambahan alokasi penerima bantuan sebanyak 15.557 orang yang harus tuntas sebelum 2 Oktober 2025.

"Kartu dan PIN sudah aktif, tinggal validasi data ke pusat. Tambahan alokasi ini setara Rp18 miliar dana bantuan yang akan berputar di Kuningan, di luar anggaran existing sekitar Rp50 miliar," terang Luki.

Menurutnya, ke depan distribusi bantuan akan terintegrasi dengan koperasi lokal sehingga penerima manfaat juga menjadi anggota koperasi. 

Skema ini dirancang agar lebih dekat ke masyarakat sekaligus menggerakkan UMKM pangan daerah.

Sumber: