PGRI Desak Alih Status PPPK ke PNS, BKN Buka Suara: Ini Penjelasan Resminya

Ia juga menyoroti kasus pemutusan kontrak kerja PPPK angkatan pertama di sejumlah daerah seperti Deli Serdang dan Tuban. 

Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan keresahan karena para guru seharusnya mendapatkan peningkatan status, bukan justru diberhentikan.

“Status PPPK belum sepenuhnya menjamin keamanan kerja. Mereka bisa saja diberhentikan ketika anggaran tidak tersedia,” ungkapnya.

Harapan Alih Status Tanpa Tes?

Terkait mekanisme alih status PPPK ke PNS, apakah akan melalui tes ulang atau tidak, PGRI mengaku masih menunggu kebijakan resmi pemerintah. 

Namun, visi organisasi saat ini jelas: mendorong realisasi pengangkatan guru PPPK menjadi PNS.

Unifah optimistis, jika perjuangan dilakukan bersama-sama oleh guru dan organisasi profesi, peluang tersebut tetap terbuka. 

Ia juga menegaskan bahwa bukan hanya PPPK penuh waktu yang diperjuangkan, melainkan juga PPPK paruh waktu.

Bagi para guru, kepastian status bukan sekadar soal administrasi. Ini menyangkut ketenangan dalam mengajar, perencanaan karier, hingga jaminan masa depan. 

Tanpa kekhawatiran kontrak yang harus diperpanjang secara berkala, guru diyakini dapat lebih fokus dalam mendidik generasi bangsa.

Dinamika Kebijakan ASN 2026

Perdebatan soal alih status PPPK menjadi PNS mencerminkan dinamika kebijakan ASN yang terus berkembang. 

Pemerintah berupaya menata sistem kepegawaian agar lebih adaptif dan efisien. Namun di sisi lain, aspirasi guru juga perlu menjadi pertimbangan.

Apakah ke depan akan ada skema transisi khusus bagi guru PPPK? Ataukah status PPPK akan tetap menjadi pilihan permanen dalam sistem ASN? Jawabannya masih menunggu keputusan pemerintah.

Yang jelas, isu ini akan terus menjadi perhatian publik, terutama jutaan guru PPPK di seluruh Indonesia yang berharap mendapatkan kepastian karier dan kesejahteraan lebih baik.

Sumber: