Kuat Politik

Tentu, kalau bisa, pengusaha memilih alternatif ketiga. Yakni, UU-nya baik, masyarakatnya pun stabil.

Pemerintah tentu tahu bahwa bagi pengusaha prioritas nomor satu adalah stabil. Begitu pula kemajuan perekonomian –hanya bisa diraih kalau tercipta kestabilan.

Maka hari-hari ini para pelaku ekonomi akan mengamati dengan saksama: seberapa jauh pemerintah menjamin terciptanya kestabilan masyarakat.

Taruhlah dalam seminggu ke depan kestabilan itu akan terlihat. Akan muncul harapan masyarakat yang berlebihan. Yakni segera terjadinya kemajuan ekonomi yang sangat tinggi.

Tingginya ekspektasi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Seperti yang sudah saya sebutkan di Disway yang lalu, UU Cipta Kerja ini tidak bisa serta merta dilaksanakan. Masih harus menunggu peraturan-peraturan turunannya. Yang itu sangat banyak dan sangat rumit. Apalagi kalau banyak titipan kepentingan ingin diselundupkan ke dalamnya.

Katakanlah vaksinasi Covid-19 bisa dilakukan mulai November bulan depan. Maka bisa diasumsikan tahun 2021 nanti tidak ada pandemi.

Apakah ekonomi nasional langsung bisa bangkit?

Tentu, ekonomi bisa mulai bergerak. Tapi untuk bisa bangkit masih banyak lubang di tengah jalan.

Setelah itu pun, masih akan terjadi banyak pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama mengenai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini.

Begitu banyak kewenangan daerah yang dihilangkan. Belum tentu perumusan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini bisa lancar.

Tanpa adanya demo besar dari buruh dan mahasiswa pun begitu banyak “pekerjaan rumah” pemerintah. Baik di kementerian maupun di provinsi dan kabupaten/kota.

Belum tentu pemerintah mampu mengatasinya.

Pemerintah memang sudah bisa \"menaklukkan\" DPR. Dengan cepat dan mudah. Tapi tidak akan semudah itu berurusan dengan pemerintah daerah.

Atau pemerintah sudah punya cara untuk menundukkan pemerintah daerah?

Sumber: