Misinformasi Omnibus Law karena Kurang Transparansi
JAKARTA – Penolakan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker makin meluas ke daerah-daerah. Bukan hanya datang dari kalangan buruh, mahasiwa dan pelajar, bahkan kini melibatkan akademisi dan pimpinan daerah.
Anggota DPR RI Dapil Kota, Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Netty Prasetiyani Aher prihatin dan menyebut pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi.
Menurutnya, unjuk rasa pasti membawa imbas pada kehidupan masyarakat. Jika penanganannya kurang tepat bisa membawa banyak korban.
“Pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi dengan cara-cara persuasif. Jangan bersikap seolah bersembunyi tangan setelah melempar batu,” demikian Netty Aher dalam keterangan media.
Menurut Netty, unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi undang-undang Ciptaker secara utuh dan menyeluruh.
Sudah seharusnya pemerintah menunjukan dengan jujur mana naskah final Undang-Undang Ciptaker hasil pembahasan Panja dan Timus Baleg DPR RI.
Menurut Netty, sejak awal diluncurkan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan, investasi dan klaster lainnya dalam RUU Omnibus Law Ciptaker sudah menuai kontroversi. (yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
