Skenario Calon Wakapolri Mengemuka

JAKARTA - Masa pergantian Wakapolri yang makin dekat memunculkan berbagai spekulasi. Terlebih, hingga seminggu menjelang berakhirnya masa jabatan Komjen Nanan Soekarna, belum ada satupun nama yang dimunculkan oleh internal Polri. Posisi Wakapolri penting karena proses penunjukan kapolri Agustus mendatang diyakini sama seperti zaman Timur Pradopo. Prediksi itu diungkapkan ketua presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Sanusi Pane. Ditemui di Bareskrim Polri kemarin, Neta memprediksi ada satu nama bintang dua yang sama kuatnya dengan para bintang tiga yang ada saat ini. Dia adalah Kapolda Metro Jaya irjen Putut Eko Bayuseno. Menurut Neta, skenario itu bakal dimulai dari pemilihan Wakapolri. Dia memprediksi Kabaharkam Komjen Oegroseno akan ditunjuk mengisi jabatan Bhayangkara 2. “Begitu Oegroseno naik, posisinya akan diisi Putut,” ujarnya. Otomatis, Putut bakal naik pangkat satu bintang dan akan ikut bersaing memperebutkan posisi Kapolri. Jika skenario itu terjadi, maka sangat mungkin posisi Kapolri akan diperebutkan tiga mantan ajuda presiden plus satu Kepala BNN. Lalu, persaingan akan mengerucut lagi karena Anang Iskandar diprediksi sulit bersaing dengan mantan-mantan orang dekat presiden. Kabareskrim Komjen Sutarman dulunya adalah ajudan alm KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan pernah menjadi ajudan saat Megawati Soekarnoputri menggantikan Posisi Gus Dur sebagai Presiden. Sedangkan, Putut merupakan mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Di antara ketiga mantan ajudan itu, dua orang merupakan calon terkuat, yakni Putut dan Budi,” lanjut penulis buku Jangan Bosan Kritik Polisi itu. jika benar Putut menjadi Kapolri, maka skenario saat Timur Pradopo menjadi Kapolri bakal terulang. Timur yang kala itu masih menjabat Kapolda Metro Jaya (bintang dua) langsung dipromosikan menjadi Kabaharkam. Dia menggantikan Komjen Iman Haryatna yang dipensiunkan sebulan lebih cepat. Belum sebulan mendapatkan pangkat bintang tiga, Timur ditunjuk menjadi Kapolri. Sementara itu, sembilan calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas mulai menjalani pemeriksaan harta kekayaan oleh Komisi Pemnberantasan Korupsi. Hasilnya, rata-rata calon tersebut memiliki rekening gendut. Namun, Kompolnas membantah jika rekening gendut menjadi tolok ukur utama pencalonan. Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan mengatakan, pihaknya hanya meminta masukan kepada KPK soal harta kekayaan para calon Kapolri. Hasil pemeriksaan nantinya tidak akan diserahkan ke Kompolnas, melainkan langsung ke Presiden sebagai user yang akan menunjuk Kapolri. “Kami ingin kapolri berikut adalah orang yang bersih. Kalau misalnya ada jenderal yang diisukan punya rekening gendut, silakan diklarifikasi ke KPK,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. Pihaknya tidak hanya meminta bantuan KPK. PPATK, Komnas HAM, dan beberapa lembaga lain juga dimintai masukan. Terpisah, KPK tidak bisa berbuat banyak soal dugaan rekening gendut calon Kapolri. Meski saat ini sembilan petinggi kepolisian secara bergantian menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), KPK tidak mendalami dari mana semua itu didapat. “Verifikasi ini permintaan Kompolnas, tidak ada hubungan pendalaman data,” ujar Jubir Johan Budi. Itulah kenapa, dia tidak menjawab banyak saat ditanya tentang rekening gendut calon Kapolri. Johan lantas mencontohkan proses yang dilakukan KPK sama seperti saat memeriksa harta calon gubernur. Kalau pilgub hasilnya diserahkan ke KPUD, verifikasi calon Kapolri akan diserahkan ke Kompolnas. (byu/ken/dim)

Sumber: