Mulai Garap Landasan Bandara Kertajati

MAJALENGKA – Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, tampaknya bakal secepatnya terealisasi. Itu berdasarkan tahap pembangunan fisik runway (landasan) yang telah dilaksanakan. Asda I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Majalengka, Aeron Randi AP MP menjelaskan, kontraktor yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat yakni PT Waskita Karya, kini sudah mulai mendatangkan alat berat di lokasi pembangunan runway serta garasi penyimpanan sementara alat berat. Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, pembangunan fisik yang didahulukan adalah membangun runway. Areal runway meliputi tiga desa yakni Kertajati, Bantarjati dan Kertasari dengan anggaran yang dialokasikan sementara senilai Rp175 miliar. “Sebelum runway dibangun saat ini sedang membangun gudang penyimpanan alat-alat dahulu yang berlokasi di Desa Kertajati, tepatnya depan Situ Arbat atau berseberangan dengan Kantor Posko Pengamanan BIJB yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak dua tahun lalu. Luas areal gudang tersebut cukup luas sekitar 50 meter,” jelasnya. Menurut para pekerja, kata Aeron, mereka sudah mulai membangun pondasi gudang sejak sepekan yang lalu, saat bersamaan dengan datangnya kedua alat berat. Pasalnya kedua alat berat tersebut sekaligus meratakan lahan peruntukan bangunan garasi. Pemkab Majalengka berharap, pembangunan runway bisa selesai tahun ini. Karena berkaitan dengan berjalannya tahun anggaran. Hanya saja, dalam pembangunan fisik bandara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah kabupaten dan provinsi sementara ini lebih fokus terhadap penuntasan pembebasan lahan masyarakat. Terpisah, Camat Kertajati Aminudin menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah melakukan pembayaran kepada masyarakat di empat desa Kecamatan Kertajati. Dijelaskan Aminudin, adapun pelaksanaan pembebasan lahan yang masih tersisa, rencananya akan dilakukan sebelum Lebaran. Itu tepatnya di wilayah Blok Congkok yang musyawarah harganya sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Berdasarkan data yang ada, dari 140 pemilik lahan kini tinggal tersisa sekitar 17 pemilik lahan yang belum menyepakati harga. Sisanya sudah menandatangani kesepakatan dan menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan identas pemiliknya. “Berdasarkan keinginan Pak Bupati, pembayaran itu dilaksanakan sebelum Lebaran. Sebagain warga dokumennya sudah selesai tinggal menunggu pembayaran dari Pemprov Jawa Barat,” katanya. Menanggapi adanya masyarakat yang belum bersedia menerima ganti rugi lahan, kata camat, itu adalah bagian dari dinamika musyawarah serta keberadaan mega proyek. (ono)

Sumber: