Waspadai Pontensi Kluster Pendidikan

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim justru meminta pemerintah pusat dan daerah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dimulai Januari 2021.

“Sekolah tatap muka sebaiknya tidak dilakukan di daerah dengan zona merah, oranye, dan kuning. Memang, rencana PTM tidak bisa dipukul rata sama di semua daerah dan zona,\" kata Satriwan.

Satriwan menuturkan, bagi daerah-daerah tertentu kebijakan PJJ memang bukan pilihan terbaik, apalagi selama 9 bulan siswa tidak mengikuti PJJ dengan optimal. Hasil survei P2G akhir November lalu di 100 kota/kabupaten, terlihat bahwa penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25 persen, khususnya PJJ melalui metode guru kunjung.

“P2G mendesak agar Kemendikbud dan Kemenag jangan lepas tanggung jawab. Harus benar-benar meng-kroscek pemenuhan 5 Siap dan daftar periksa tiap sekolah di daerah\" ujarnya

Sedangkan, Kemendikbud mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menentukan pola pembelajaran. Pola pembelajaran yang dimaksud baik secara tatap muka maupun jarak jauh.

“Kami mengingatkan kembali agar kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/Kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka,\" kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Jumeri. (der/fin)

https://www.youtube.com/watch?v=YMMP9iSsyLA

Sumber: