Sri Mulyani Ungkap Proyeksi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional, Ada Kenaikan

JAKARTA – Proyeksi alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun. Hal itu diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ada kenaikan dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun.

“Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021,” katanya dalam webinar bertajuk Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021 Quo Vadis Perempuan Indonesia di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Ia mengatakan, total anggaran tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap enam bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

Baca juga: Rusia Klaim Temukan Obat Covid-19, Tinggal Tunggu Izin Edar

Bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp25,4 triliun dengan SILPA Earmark 2020 Rp47,07 triliun yang akan dimanfaatkan pada tahun ini.

Anggaran bidang kesehatan itu digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboraturium litbang, serta cadangan bantuan iuran BPJS keperluan bagi PBPU/BP.

Bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp110,2 triliun dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako Rp200 ribu per KPM, prakerja Rp10 triliun, dana desa, serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan Rp200 ribu selama enam bulan.

Baca juga: Profil Rashda Diana, Istri Baru Din Syamsuddin

Bidang sektoral K/L dan pemda dialokasikan Rp184,2 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

Bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp63,84 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, dan cadangan pembiayaan PEN.

Kemudian, juga digunakan untuk PMN kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti PT Hutama Karya, PT ITDC, PT Pelindo III, dan PT KIW, serta penjamian backstop loss limit.

Baca juga: 30 Kali Beraksi di Indramayu, Maling Motor Nggak Kapok-kapok, Akhirnya Didor Polisi

Terakhir yaitu insentif usaha dialokasikan anggaran Rp20,26 triliun meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Sementara itu, realisasi anggaran PEN untuk tahun lalu yaitu hingga akhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Sumber: