Sah, Wali Kota Cirebon Teken Perubahan RPJMD 2021

CIREBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon lakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD). Penyesuaian RPJMD tetap mengacu pada aturan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon H Nashrudin Azis usai melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkot Cirebon dengan DPRD Kota Cirebon tentang Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2021 di gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat (22/1).

\"Rencana perubahan RPJMD ini baru pertama kali terjadi. Penyesuaian dilakukan terutama karena adanya pandemi covid-19,” ungkap Azis, Jumat (22/1).

Menurut Wali Kota, perubahan dan penyesuaian RPJMD ini dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah kota dan kabupaten di Jabar.

\"Kita berupaya menyesuaikan sejumlah sektor yang terdampak pandemi Covid19,\" ujarnya.

Azis menyebutkan, sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak pandemi covid-19.

\"Apakah selama pandemi Covid-19 ini kualitas pendidikan kita menurun atau tidak, jika menurun perlu dibuatkan strategi lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan pasca pandemi Covid19 kelak. Bahkan tidak hanya sektor pendidikan, tapi juga berbagai sektor lainnya termasuk kesehatan serta perekonomian masyarakat.” Tapi pembangunan tetap ada,” sebutnya.

Sementara itu Kepala BP4D Kota Cirebon, Iing Daiman menjelaskan bahwa penyelesaian RPJMD Kota dilakukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

“Semakin banyak penduduk yang miskin dan berbagai dampak lainnya.Namun bersyukur karena alokasi anggaran untuk kota pusaka tidak mengalami refocusing. Sehingga pembangunan tetap bisa berjalan dan bisa menjadi pemulihan sektor pariwisata di Kota Cirebon,\" jelasnya.

Selain itu, Iing mengatakan, dari 172 ribu kendaraan di Jabar masih ada 32 ribu lebih kendaraan yang belum teregisterasi.

“Ini potensi yang luar biasa. Khususnya untuk menambah pendapatan Kota Cirebon,\" katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati menuturan bahwa penyesuaian dan perubahan dimungkinkan saat terjadi bencana alam, krisis ekonomi dan lainnya.

”Pemkot Cirebon perlu mengambil berbagai langkah tepat stabilitasi, khususnya penanganan saat dan pasca pandemi Covid19,\" tuturnya. (rdh)

Sumber: