Rakyat Myanmar Melawan!
![Rakyat Myanmar Melawan!](https://radarcirebon.disway.id/upload/2021/02/pengunjuk-rasa-menggelar-aksi-protes-terhadap-kudeta-militer-25.jpg)
YANGON - Aksi ribuan massa yang turun di jalan-jalan di Yangon, Myanmar, memasuki hari kedua, Minggu (7/2). Massa memprotes penggulingan kekuasaan sipil dan penahanan oleh junta militer terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pekan lalu. Para pengunjuk rasa di Yangon membawa balon-balon merah, warna yang mewakili Liga Nasional Suu Kyi untuk Partai Demokrasi (NLD).
\"Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi! \" teriak para demonstran.
Menjelang tengah hari, sekitar 100 orang juga berkumpul di kota pesisir Mawlamine di tenggara dan mahasiswa serta dokter berkumpul di kota Mandalay.
BACA JUGA:Desak ASEAN Bahas Kudeta Myanmar
Sebelumnya, para guru bergabung dengan pelajar saat unjuk rasa di Myanmar, memprotes aksi militer yang menggulingkan pemerintahan sipil, dan menangkap Aung San Suu Kyi.
Para guru itu berunjuk rasa memakai pita merah, warna partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Pada Jumat petang, ratusan guru dan pelajar berkumpul di depan Universitas Dagon, di Yangon. Mereka membuat simbol tiga jari, sebagai tanda perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter.
Mereka meneriakkan dukungan pada Aung San Suu Kyi dan membawa bendera merah. \"Kami tak akan membuat generasi kami menderita di bawah kediktatoran militer,\" kata Min Sithu, peserta unjuk rasa, dilansir dari BBC.
Untuk diketahui Kudeta militer di Myanmar itu dikecam para pemimpin dunia juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Mereka mendesak pemimpin militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan membebaskan para politisi.
Militer berargumentasi pemilihan umum yang dimenangkan Aung San Suu Kyi itu berlangsung tidak jujur. Militer juga mendakwa Suu Kyi melakukan tindakan melanggar hukum dengan mengimpor handy talky secara ilegal.
Dalam pidatonya yang menyinggung soal kudeta di Myanmar, Presiden AS Joe Biden antara lain mengatakan tidak pernah diragukan lagi bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, militer tak boleh membatalkan hasil pemilihan umum. (Reuters/antara/jpnn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: