Akibat Kelangkaan Pupuk, Kini Marak Beredar Pupuk Palsu

JAKARTA – Kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah, berimbas pada menjamurnya pupuk palsu di kalangan petani. Hal ini meresahkan petani karena tidak meningkatkan produksi dan kualitas tanaman.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, sejak awal dirinya memang sudah mengusulkan kepada presiden Joko Widodo agar pupuk bersubsidi dihilangkan, dan subsidinya diberikan langsung untuk petani dalam bentuk lain.

Dia mengkhawatirkan, apabila kelangkaan pupuk subsidi terus berulang akan membuat pupuk palsu semakin banyak beredar di kalangan petani.

“Kemarin kami menganalisis atas permintaan salah satu lembaga, ambil contoh pupuk, bukan pupuk bersubsidi, ternyata itu palsu. Banyak sekali pupuk palsu. Misal di label tertulis kandungan NPK 15 persen, setelah kita teliti di lab, ternyata kurang dari 1 persen,” ujar Andreas kepada Fajar Indonesia Network (FIN) kemarin (1/3).

Menurut Andreas, hal itu sangat merugikan petani. Sebab produktivitas hasil tanam menjadi terganggu karena komposisi pupuk tidak sesuai dengan yang diperlukan oleh tanaman.

“Itu pupuk – pupuk swasta banyak itu yang palsu beredar, dan itu terjadi ketika terjadi kelangkaan pupuk. Seperti sekarang pupuk subsidi terlambat, kan kereta harus cari pupuk (lain). Dalam situasi itu maka hukum pasar berlaku, mana yang paling murah ya diambil petani, ternyata palsu,” tuturnya.

Ke depan, Andreas berharap tidak ada lagi pupuk bersubsidi. Sebagai gantinya, petani diberikan insentif lainnya atau bantuan langsung tunai, sehingga petani bisa menentukan sendiri pupuk mana yang mereka butuhkan, agar produktivitas tanaman mereka tetap terjaga.

“Lebih baik seperti itu (subsidi langsung) daripada pupuk bersubsidi. Dulu ketika saya membantu presiden merancang itu, sudah pernah saya sampaikan bahwa dengan subsidi langsung, maka itu akan meningkatkan efisien, bahkan peningkatan pendapatan petani hingga 31 persen,” ungkapnya.

Terpisah, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengakui temuan pupuk palsu bukan hal yang baru. Bahkan, hingga saat ini sudah 400-an lebih merek pupuk palsu yang ditertibkan Kementan, melalui kerja sama dengan Polri.

“Kita kan setiap bulan teman-teman di lapangan selalu mengecek di produsen, kalau misalnya komposisinya turun ya kita proses peringatan pertama. Peringatan kedua dan ketiga masih tetap beredar ya kita cabut surat izin edarnya. Sudah 400-an lebih izin edar yang kita cabut,” ujar Sarwo kepada FIN, kemarin.

Bahkan, lanjut dia, tim penyuluh di lapangan juga sudah melakukan imbauan kepada petani agar melaporkan kepada pihak kepolisian dan Kementan jika menemukan pupuk palsu beredar di lapangan.

“Nanti kita akan telusuri, sudah banyak yang ditahan itu pengedar-pengedar pupuk palsu, terakhir temuan di Brebes itu ada empat orang. Kemudian juga yang tertangkap di Cirebon, di Indramayu, sudah kita amankan,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR-RI dafi Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan bahwa pihaknya di Komisi IV sebenarnya sudah sangat keras menyoroti soal pupuk bersubsidi dan maraknya pupuk palsu ini. Menurutnya, kondisi ini terjadi sebagai akibat dari lemahnya pengawasan di lapangan.

“Kami sangat keras meminta pengawasan lebih ketat, baik dari pemerintah maupun holding company (pupuk) yang seakan-akan tidak bisa menangani distribusi pupuk yang bermasalah. Ini kan karena lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap petani,” katanya.

Sumber: