Pembelaan Diri Warga Myanmar Bakal Diatur Pemerintah Sipil

JAKARTA – Pelaksana tugas pemimpin pemerintah sipil paralel Myanmar Mahn Win Khaing Than mengupayakan warganya dapat menggunakan hak hukum untuk membela diri seiring rangkaian protes terhadap kudeta militer.

“Ini adalah saat paling gelap dari bangsa ini dan momen fajar sudah dekat. Pemerintah sipil akan berusaha untuk membuat undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri,” kata Khaing Than melalui akun Facebook miliknya, dikutip dari Reuters, Minggu (14/3).

Menurut sebuah kelompok pembela hak sipil, jumlah korban tewas dalam serangkaian protes terhadap kudeta pada Februari sudah lebih dari 80 orang.

Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar menyebutkan lebih dari 80 orang tewas dalam aksi protes yang meluas terhadap perebutan kekuasaan oleh militer hingga Sabtu (13/3). Sementara 2.100 lainnya ditangkap.

Sejumlah saksi mata dan laporan media lokal mengungkapkan, sedikitnya 13 orang tewas pada Sabtu yang menjadi salah satu hari paling berdarah sejak kudeta 1 Februari.

Saksi mata kepada Reuters mengatakan, lima orang tewas tertembak dan beberapa lainnya cedera akibat tembakan yang dilesakkan kepolisian kepada para demonstran di Mandalay.

Menurut laporan media lokal, dua orang tewas di pusat Kota Pyay, sementara lima lainnya tewas di Yangon.

“Mereka bertindak seperti berada di zona perang, sementara orang-orang tak bersenjata,” kata aktivis yang berbasis di Mandalay, Myat Thu.

Bahkan seorang korban tewas di antaranya merupakan anak berusia 13 tahun.

Si Thu Tun, pengunjuk rasa lainnya, mengatakan dia melihat dua orang ditembak, termasuk seorang biksu Buddha.

“Salah satunya terkena di tulang kemaluan, satu lagi ditembak hingga tewas,” katanya.

Sumber: